Alasan Presiden Jokowi Geram dengan Produk Asing yang Mematikan UMKM Nasional!

Presiden Jokowi geram dengan praktik transaksi online (e-commerce) luar negeri yang curang, yang justru dapat mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. Kemarahan kepala negara itu diungkapkannya saat memberikan pengarahan pada Kamis (4/3/2021) di Musyawarah Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Kompleks Kepresidenan, Jakarta. Jokowi meminta kementerian terkait menindak praktik perdagangan digital yang tidak adil bagi UMKM. Jokowi meminta kepada oknum yang bersangkutan untuk diperingatkan.

“Kita harus mempertahankan, melindungi, dan memberi wewenang kepada UMKM kita untuk terus meningkatkan usahanya.”

Jokowi menekankan bahwa perdagangan digital wajib mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) nasional. Ia meyakini kekuatan perdagangan digital harus bisa digunakan untuk memadukan pasokan produk UMKM ke pentas global.

“Butuh sedikit perubahan, kemasan diperbaiki, merek diperbaiki, dan ekspor didorong. Ini juga tugas kami mendorong bank untuk bersedia memberi UMKM suntikkan modal dalam meningkatkan kemampuan mereka.”

Menteri Perdagangan M. Lutfi menjelaskan mengapa Presiden Jokowi sebut untuk membenci produk luar negeri saat menghadiri Rakernas Nasional Kementerian Perdagangan. Ia menjelaskan, yang dimaksud presiden sebenarnya adalah kebencian itu bukan pada produknya, melainkan pada cara transaksinya. Di sini, produk buatan lokal diadopsi oleh e-commerce asing dan dijual dengan harga lebih murah. Ini disebut predator pricing dan telah dilarang oleh dunia perdagangan internasional.

“Inilah yang sebenarnya dibenci Pak Jokowi. Padahal, perilaku tersebut tidak diperbolehkan dan sangat mengganggu aktivitas UMKM nasional.”

Hal ini didasarkan pada artikel World Economic Forum (WEF) tentang produk hijab buatan dalam negeri yang akhirnya diadopsi oleh platform perdagangan online asing.

Pengusaha asing bisa menjual produk yang sama dengan harga murah karena hanya perlu membayar pajak impor sekitar US $44.000. Pada saat yang sama juga, pengusaha lokal Indonesia harus membayar gaji karyawan yang membuat produk tersebut, yang menghabiskan biaya sekitar US $650.000 per tahun.

“Dari segi perdagangan, ini yang dikatakan predatory pricing. Harga yang masuk ke Indonesia adalah harga yang justru lebih murah. Bagaimana UMKM kita bisa bersaing?”

Oleh karena itu, ia berharap semua negara dapat lebih jauh mengimplementasikan kedua prinsip perdagangan yang telah ditetapkan tersebut. Karena Indonesia juga menerapkannya pada semua mitra dagang. Keduanya adalah prinsip keadilan dan kegunaan. Praktik perdagangan harus adil dan bermanfaat bagi pembeli dan penjual.