NASIONAL – Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud bersiap menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini. Dalam persiapan Demo Relawan Ganjar-Mahfud ini, sebanyak 1.978 personel kepolisian turun ke lapangan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut, demikian diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Relawan Ganjar-Mahfud berencana melakukan demonstrasi di Patung Kuda dan melanjutkannya dengan long march menuju gedung Bawaslu. Ketua Umum Kombas GP Burhan Saidi menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap hasil pilpres yang dianggap melibatkan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan paslon 02, Prabowo-Gibran.
Baca Juga : Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Game Nasional
Dalam upayanya menyuarakan ketidakpuasan, mereka telah mengeluarkan ‘Petisi Brawijaya’ yang menegaskan penolakan terhadap hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 14 Pebruari 2024. Petisi ini juga meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini.
Demo Relawan Ganjar-Mahfud: Petisi Brawijaya dan Tuntutan Pemilihan Ulang Pilpres
Relawan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk terus bergerak secara moral guna menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Jika petisi mereka diabaikan oleh KPU dan Bawaslu, mereka mengancam akan menggerakkan massa. Burhan Saidi menekankan bahwa tindakan ini bukan semata-mata untuk kepentingan paslon, tetapi untuk menjaga demokrasi di republik ini.
Menariknya, ‘Petisi Brawijaya’ juga memprotes keras deklarasi kemenangan Paslon 02 berdasarkan quick count. Sebelum KPU menetapkan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak. Mereka meminta Bawaslu untuk memproses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan tersebut dan mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Baca Juga : Menuju Pusat Pemerintahan Baru: Perkembangan Terkini di Ibu Kota Nusantara
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas terkait demo ini akan bersifat situasional. Ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian masih memantau perkembangan situasi untuk mengambil langkah yang tepat.
Dengan demikian, diharapkan aksi demonstrasi ini berlangsung damai dan mendapatkan perhatian yang tepat dari pihak berwenang. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat menanggapi aspirasi masyarakat dengan bijak untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam bingkai demokrasi.(*)