SUMATERA BARAT – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan hasil investigasi awal terkait standar operasional prosedur (SOP) perizinan pendakian Gunung Marapi. Menurut Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, temuan awal menunjukkan keterlibatan instansi yang lalai terkait pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Marapi sejak Juli 2023.
Adel Wahidi menyebut bahwa instansi tersebut ikut serta dalam rapat pembukaan, yang melibatkan bupati, Basarnas, dan pihak terkait lainnya. Namun, ditemukan indikasi bahwa instansi tersebut lalai dalam menegaskan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar terkait SOP dan peraturan menteri mengenai mitigasi bencana gunung api.
Pembukaan kembali pendakian Gunung Marapi dilakukan setelah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Agam, Pemerintah Daerah Tanah Datar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Datar, Basarnas, wali nagari Batu Palano, Aia Angek, dan Koto Baru.
Adel Wahidi menilai bahwa instansi yang terlibat harus mempertimbangkan aspek keselamatan para pendaki dan memahami status level 2 Gunung Marapi. Dia menegaskan bahwa hanya meminta BKSDA Sumbar membuka pendakian tidaklah cukup, dan instansi terkait seharusnya memperhatikan larangan pendaki mendekati dalam radius 3 kilometer.
Adel juga menyayangkan ketidaktembusan surat dari Pusat Vulkanologi terkait status Gunung Marapi ke BKSDA Sumbar. Surat tersebut berisi larangan mendekati Gunung Marapi dalam radius 3 kilometer dan instruksi penggunaan masker, namun praktik di lapangan berbeda dengan yang tertulis dalam surat.
Hingga saat ini, belum ada jadwal pemanggilan BKSDA oleh Ombudsman Sumbar, tetapi Adel menyatakan bahwa beberapa orang kemungkinan akan dipanggil dalam waktu dekat terkait dugaan maladministrasi yang menyebabkan 24 nyawa melayang. Ombudsman Sumbar berharap hasil investigasi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk perbaikan pelayanan ke depan.(*)