RESPONRADIO.COM PADANG│KOTA PADANG — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.
“Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.
Andre mengatakan proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya,” ucap dia.
Ia mengingatkan jangan sampai proyek Sitinjau Lauik yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 triliun dengan masa pengerjaan 2,5 tahun, terkendala seperti proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.
Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan membebaskan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi.
Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin,” harap dia.
Pembangunan Flyover Panorama saya proyeksikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kondisi ekstrem di Sitinjau Lauik. Proyek ini dirancang untuk meminimalkan hambatan mobilitas yang selama ini disebabkan oleh tanjakan curam, tikungan berbahaya, serta tingginya risiko bencana di jalur tersebut.
Selain bertujuan menekan angka kecelakaan, proyek infrastruktur senilai Rp2,793 triliun ini diproyeksikan untuk mengakselerasi distribusi logistik dan hasil bumi. Hal ini diharapkan dapat mempermudah konektivitas perdagangan antara Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah tetangga.