RESPONRADIO.COM PADANG│KUALA LUMPUR — Hampir 1.500 warga Myanmar yang dipulangkan dari Malaysia tiba di Yangon pada Minggu (4/10). Pemulangan tersebut menjadi tahap awal dari rencana Malaysia mengembalikan hingga 5.000 warga Myanmar yang sebelumnya ditahan di pusat imigrasi. Sebanyak 1.476 orang diberangkatkan dari Malaysia pada 29 September menggunakan dua kapal perang dan satu kapal rumah sakit milik Angkatan Laut Myanmar, sementara otoritas Myanmar menyebut 1.479 orang telah tiba di wilayah Yangon.
Malaysia menyatakan pemulangan dilakukan secara sukarela. Namun, klaim tersebut mendapat sorotan dari badan pengungsi PBB, UNHCR, dan kelompok hak asasi manusia. UNHCR mengaku tidak memperoleh akses untuk menemui warga Myanmar yang ditahan sehingga tidak dapat memastikan apakah keputusan untuk kembali dibuat secara bebas dan berdasarkan informasi yang memadai. Asisten Komisaris Tinggi UNHCR untuk Perlindungan, Edem Wosornu, menyatakan keprihatinan karena sebagian warga yang dipulangkan berpotensi menghadapi risiko serius dan mungkin membutuhkan perlindungan internasional.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kondisi Myanmar yang masih dilanda perang saudara sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih pada 2021. Proyek Armed Conflict Location and Event Data memperkirakan konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal dunia. Para pemantau hak asasi manusia juga memperingatkan kemungkinan warga yang dipulangkan menghadapi penganiayaan maupun wajib militer, terutama karena pertempuran antara junta militer dan kelompok bersenjata yang menentangnya masih berlangsung.
Kelompok Rohingya menjadi mayoritas pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar yang berada di Malaysia, meski belum diketahui jumlah Rohingya dalam rombongan yang dipulangkan. Malaysia saat ini menampung sekitar 215.600 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR, dengan lebih dari 126.000 di antaranya merupakan Rohingya. Malaysia tetap berencana melanjutkan pemulangan tahap berikutnya terhadap lebih dari 3.500 orang, sementara kebijakan tersebut berlangsung di tengah peningkatan operasi imigrasi terhadap komunitas pengungsi.