RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal menggelar dialog dengan sejumlah pelaku pasar, termasuk analis, ekonom, dan financial influencer (finfluencer) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (18/10/2026). Pertemuan ini bertujuan menyampaikan perkembangan terkini pasar modal sekaligus menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan konstruktif antara regulator dan pelaku pasar. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta menentukan langkah yang tepat dalam mengembangkan pasar modal Indonesia. Turut hadir Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, serta pimpinan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Hasan Fawzi menyampaikan bahwa OJK bersama SRO dan pelaku pasar berkomitmen memperkuat pelaksanaan Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan komunikasi dengan penyedia indeks global dan investor, serta penegakan hukum yang terukur. Pada 16 Oktober 2026, OJK telah mengumumkan sanksi administratif berupa denda senilai total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran pasar modal. Ia menegaskan, sanksi tersebut merupakan hasil proses pemeriksaan yang telah dilakukan, bukan sekadar respons terhadap dinamika pasar terkini.
Sementara itu, Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, menyebut penguatan transparansi sebagai salah satu fokus utama reformasi pasar modal, antara lain melalui keterbukaan informasi kepemilikan saham, klasifikasi investor, dan konsentrasi kepemilikan saham. Melalui dialog ini, OJK dan SRO berharap masukan dari pelaku pasar, ekonom, serta finfluencer dapat menghasilkan rekomendasi objektif berbasis fakta yang bisa segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut diharapkan memperkuat konsolidasi pasar modal Indonesia sekaligus menjaga kepercayaan investor. (JJ)