RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya verifikasi terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang agar penyalurannya tepat sasaran, terutama di tengah tekanan kondisi inflasi.
“Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu verifikasinya harus matang dan tak berbelit, jangan sampai ujung-ujungnya itu lagi-itu lagi yang mendapat manfaat, bahkan di hal lain menjadi dana mengendap di bank,” kata Selly dikutip di Jakarta, Jumat.
Ia berpendapat bahwa proses verifikasi serta validasi data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan mekanisme penyaluran. Hal ini diperlukan guna meminimalisir risiko salah sasaran dan kendala teknis saat pencairan dana.
Menurutnya, penyaluran bansos tidak boleh terpisah dari proses verifikasi data Kemensos, terutama saat inflasi mendesak. Ia menuntut agar Pusdatin dan pendamping memiliki otoritas validasi akhir sebelum data penerima resmi diterbitkan ke Bank Himbara.
Selly menegaskan urgensi penguatan peran Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pilar utama dalam pendistribusian bansos. Menurutnya, Kemensos tidak boleh sebatas menjalankan tugas administratif, melainkan harus menjamin bantuan sampai ke tangan masyarakat secara penuh dan bersih dari segala bentuk penyelewengan.
Ia juga memandang pentingnya penguatan kapasitas Pusdatin serta tenaga pendamping lapangan. Hal ini bertujuan agar kedua elemen tersebut memiliki otoritas yang memadai dalam menjalankan fungsi verifikasi sekaligus pengawasan di tingkat bawah.
Penyaluran bansos menurutnya harus menyentuh warga yang terdampak langsung oleh tekanan ekonomi, bukan hanya urusan dokumen belaka. Oleh sebab itu, ia menilai verifikasi yang tepat adalah syarat mutlak demi menjamin efektivitas bantuan sosial tersebut.
Selly turut memberikan peringatan mengenai potensi kendala di lapangan yang harus segera dimitigasi, seperti tumpang tindih penerima bantuan hingga adanya dana yang tertahan di rekening akibat hambatan administrasi. Selain itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data guna mewujudkan penyaluran bansos yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” ujar Selly.
Selly menambahkan pembenahan tata kelola bansos perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari verifikasi data hingga pengawasan distribusi di lapangan.
“Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan benar-benar diterima masyarakat tanpa hambatan,” kata Selly.