RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan menekan ketergantungan pada impor minyak.
“Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar pengamat otomotif Martinus Pasaribu.
Berdasarkan keterangannya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih mencapai 60% hingga 70% dari total kebutuhan nasional. Kondisi ini diperburuk oleh tren penurunan produksi (lifting) minyak domestik yang kini hanya menyentuh angka sekitar 600 ribu barel per hari.
Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin, ia menambahkan bahwa situasi ini menjadikan APBN sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Kerentanan ini terutama meningkat di tengah ketegangan geopolitik dunia, seperti konflik yang terjadi di wilayah strategis Selat Hormuz.
Martinus menjelaskan, dalam asumsi makro APBN kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8 – 10 triliun.
Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus 90 – 100 dolar AS per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai langkah antisipasi, ia menekankan bahwa penggunaan kendaraan listrik merupakan solusi jangka panjang yang strategis. Selain mampu menekan volume impor BBM secara drastis, transisi ini juga diproyeksikan dapat mengurangi beban subsidi energi, mengingat sektor transportasi selama ini menjadi konsumen terbesar subsidi tersebut.
Dari sisi efisiensi, jelasnya, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300 – 500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000 – 1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM, sehingga terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60 – 70 persen bagi pengguna.
“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” ujar Martinus.
Ia memproyeksikan bahwa transisi ke kendaraan listrik dapat menghemat sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun. Target ini dapat dicapai melalui kombinasi penggunaan 1 juta unit mobil listrik dan 5 juta unit motor listrik, yang secara langsung akan memangkas volume impor minyak secara signifikan.
Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran 90 – 100 dolar AS per barel dan kurs rupiah saat ini, menurut dia pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30 – 40 triliun per tahun.
Penurunan konsumsi BBM domestik diprediksi akan meringankan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini mendominasi belanja negara. Dengan berkurangnya tekanan pada anggaran tersebut, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk dialokasikan ke sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa elektrifikasi transportasi akan menciptakan efek domino positif, mulai dari penguatan industri baterai lokal hingga peningkatan investasi dan lapangan kerja di sektor energi bersih. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan terpadu, termasuk pemberian insentif fiskal, perluasan jaringan SPKLU, serta penguatan ekosistem industri nasional.
“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” katanya.