Bupati Padang Pariaman Temui Kemenkeu, Usulkan Kenaikan Dana Transfer 2026

RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengintensifkan upaya lobi fiskal ke pemerintah pusat. Pada kesempatan kali ini, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama Sekretaris Daerah, Rudy Repenaldi Rilis, melakukan pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, pada Selasa (8/7).

Rombongan diterima dengan hangat oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, didampingi Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, Subandono, serta Direktur Dana Transfer Khusus, Purwanto. Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai isu penting seputar fiskal daerah dan strategi percepatan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati John Kenedy Azis menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari proses verifikasi atas usulan kegiatan yang sebelumnya telah disampaikan kepada BNPB dan Kementerian PUPR, sekaligus menjadi momentum untuk mengajukan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran 2026.

“Kami ingin memastikan bahwa data indikator daerah yang menjadi dasar perhitungan transfer fiskal benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, kami sampaikan pembaruan data terkait jumlah penduduk, desa/nagari, korong, hingga jumlah aparatur PPPK,” ucap Bupati.

Menurut Bupati, data tersebut berpengaruh langsung terhadap perhitungan alokasi dana transfer ke daerah. Karena itu, pembaruan dan validasi data menjadi krusial agar anggaran yang diterima lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dirjen Askolani merespons positif upaya tersebut dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti dan melakukan verifikasi data yang disampaikan. “Kami berkomitmen untuk mendukung daerah yang aktif dan serius menyampaikan data yang akurat. Kita akan lakukan peninjauan kembali, sehingga transfer fiskal ke Padang Pariaman ke depan bisa lebih baik,” tuturnya.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Bupati John Kenedy Azis dalam mengadvokasi kepentingan daerah di level nasional, terutama dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

Sumber: https://padangpariamankab.go.id