RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Hasil riset Lembaga Survei KedaiKOPI yang dirilis pada Minggu (11/1) menunjukkan bahwa integritas dan ketegasan menjadi kunci masyarakat untuk melihat pemimpin ideal.
Hendri Satrio, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, mengungkapkan bahwa riset bertajuk ‘Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional’ bertujuan untuk memberi masukan bagi para elite politik. Penelitian ini memetakan standar kompetensi dan kategori pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Hensa—sapaan akrab Hendri Satrio—menjelaskan bahwa riset tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada elite politik dan kandidat pemimpin mengenai standar kompetensi yang diharapkan publik. ‘Riset ini untuk menginformasikan kepada elite politik, kepada calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia,’ ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Penelitian ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 2–3 Desember 2025. Diskusi tersebut melibatkan 30 responden dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, jurnalis, hingga pengemudi ojek online. Dari sisi demografi, peserta terdiri atas 73,3 persen pria dan 26,7 persen wanita.
Riset tersebut, kata Hensa, juga menginformasikan kepada masyarakat tentang seperti apa pemimpin yang harus mereka pilih ke depannya.
“Jadi, kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia. Ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa, karakter, kriteria, kategori, dan isu yang dibawa oleh mereka,” kata Hensa.
Rektor Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan ada empat kriteria yang selalu konsisten untuk menentukan pemimpin yang ideal untuk masyarakat, yaitu integritas, kompetensi, inspirasional, dan memiliki visi terhadap lingkungan ke depan yang luas.
“Semakin jujur lingkungan yang diurus akan semakin tinggi integritas yang dibutuhkan, dan riset ini seperti menjadi justifikasi yang saya katakan,” kata Sudirman.
Ia menilai wajar ketika ada perbedaan persepsi untuk penentuan pemimpin yang ideal bagi masyarakat antara masyarakat elit dan non-elit.
“Menurut saya wajar antara elit dan non-elit itu beda persepsi terkait pemimpin ini, karena elit ini memang fokus pada hulu seperti good governance dan lainnya sementara non-elit fokus hilir dan nyata,” katanya.
Sementara, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro berpendapat bahwa dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan saat ini sudah tidak mulus.
“Kita merasakan ada dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan yang tidak mulus yang ditandai oleh suksesi baik nasional maupun daerah, padahal negara kita ini luas, tetapi ketika pilpres ini seperti tidak ada orang, apa yang salah?,” ujar Siti Zuhro.
Untuk itu, ia mengatakan eksplorasi kepemimpinan melalui FGD seperti ini diharapkan bisa menjadi alat untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih ideal untuk masyarakat.
Laporan FGD Lembaga Survei KedaiKOPI Desember 2025 menyoroti perbedaan pilihan kelompok elit dan non-elit terhadap kriteria pemimpin ideal.
Kelompok elite memilih pemimpin yang merakyat melalui blusukan untuk membangun image kesejahteraan masyarakat, ketegasan lewat perencanaan strategis dan pengambilan risiko serta visi jangka panjang yang besar.
Sementara, kelompok nonelite memilih gesture empatik, tampilan sederhana, serta respons cepat pada krisis seperti bencana atau tragedi tewasnya Affan, dengan religiusitas sebagai shortcut moral melalui ritual ibadah dan kepekaan terhadap isu Palestina.
Pada kompetensi, kelompok elite melihat kecerdasan seorang pemimpin dari kualitas berpikir berbasis data dan logika, problem solving strategis dengan tim kompeten regulasi serta wawasan luas geopolitik ekologis tata kelola.
Sebaliknya, kelompok nonelite memilih ijazah, komunikasi bahasa keseharian arahan langsung ke bawahan serta pemerataan akses hak dasar layanan masyarakat sebagai legitimasi kecerdasan.
Meski begitu, keduanya sepakat kredensial pengalaman dan prestasi bebas kontroversi, meskipun nonelite menambahkan latar keluarga bersih sebagai salah satu kriteria.
Untuk isu kebijakan, kelompok elite memilih prioritas geopolitik kedaulatan global, lingkungan keadilan ekologis moratorium tambang, dan good governance regulasi BUMN militer.
Sementara itu, kelompok non-elite lebih menaruh perhatian pada isu-isu kerakyatan seperti praktik pungli, birokrasi BPJS, dan kanal pengaduan yang responsif. Isu bantuan sosial (bansos), pangan murah, serta dukungan terhadap Palestina sebagai prioritas geopolitik juga menjadi fokus utama mereka.
Kedua kubu sejalan mengenai isu pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, kelompok non-elite menunjukkan kedekatan yang lebih kuat pada pemenuhan kebutuhan dasar yang manfaatnya dapat dirasakan secara instan.