RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau dikorupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.
“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo menyatakan bahwa pengubahan alokasi anggaran merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar efisien dan langsung dirasakan oleh masyarakat, tidak terhenti atau hilang dalam proses birokrasi.
Dana yang didapat dari penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang berpotensi diselewengkan tersebut kini digunakan untuk membiayai berbagai program yang mendukung kepentingan rakyat. Program-program tersebut meliputi: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai (BLT), serta pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa dan sektor pertanian.
Selain itu, Presiden kembali menekankan bahwa semua kasus korupsi dapat dan harus diselidiki oleh penegak hukum. Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan dengan tegas bahwa tidak seorang pun boleh dianggap kebal atau berada di atas hukum.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” kata Presiden.
Dalam pengarahannya, Prabowo memberikan apresiasi atas keberanian aparat penegak hukum yang telah sukses mengamankan potensi kerugian negara senilai lebih dari Rp1.000 triliun. Jumlah tersebut diselamatkan dari berbagai kejahatan, termasuk kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyalahgunaan anggaran.
Presiden menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup perombakan total pada sistem keuangan publik agar tidak ada lagi celah atau ruang untuk terjadinya kebocoran dana negara.
Lebih lanjut, Kepala Negara berpandangan bahwa upaya pengefisienan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bermartabat.
“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” kata Prabowo