Tag: UU Peradilan Militer

RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Imparsial mendesak pemberlakuan moratorium terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) agar tidak dilanjutkan melalui peradilan militer hingga revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diselesaikan. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyampaikan desakan tersebut pada Jumat (16/10), sebagai upaya mencegah proses hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hussein...