RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal terkait tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Berdasarkan siaran pers OJK di Jakarta, 16 Oktober 2026, pemeriksaan dilakukan terhadap perdagangan...
Berita Terkini:
Fredy Setiawan raih perak para bulu tangkis, akui kurang puas
HKI sampaikan rencana tak perpanjang ekspor gas sudah tepat
Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD, Penyaluran Kredit Capai Rp64,85 Triliun
Akademisi lima negara bertemu di ISI Padang Panjang bahas persilangan seni, budaya dan ekologi
OJK SAMPAIKAN SURAT SANKSI PIHAK PELANGGAR PERDAGANGAN SAHAM DSSA SERTA IPO BREN DAN CUAN
OJK TEGASKAN KOMITMEN REFORMASI PASAR MODAL DAN PENGUATAN KEPERCAYAAN INVESTOR GLOBAL
OJK OPTIMISTIS INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH TERUS TUMBUH
Bank Sentral Yaman Bekukan 135 Rekening dan Aset Terkait Houthi
Nur Fendi Raih Perunggu Para Balap Sepeda Asian Para Games 2026
BI: Prospek ekonomi global masih lemah, ketidakpastian tetap tinggi
Padang Pariaman Perkuat Keterbukaan Informasi, Permudah Masyarakat Akses Layanan Publik
Barce dan Komet Persembahkan 2 Perunggu Para Tenis Meja Asian Para Games 2026
Singapura Ungkap 10 Perusahaan Indonesia terkait Karhutla
Kementerian PU percepat pembangunan check dam di Sumbar
Kemenhub perketat pengawasan penerbangan di tengah dampak karhutla
OJK dan SRO Gelar Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal, Perkuat Transparansi dan Kepercayaan Investor
OJK Jatuhkan Sanksi Rp2,1 Triliun Terkait Pelanggaran Saham DSSA, BREN, dan CUAN
OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Reformasi Pasar Modal Indonesia
Pemulihan Pasca-Bencana Tak Cukup Fisik, Pemkab Padang Pariaman dan KPPPA Tegaskan Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak
Category: Hukum & Politik
Imparsial Minta Moratorium Kasus Pelanggaran HAM di Peradilan Militer
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Imparsial mendesak pemberlakuan moratorium terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) agar tidak dilanjutkan melalui peradilan militer hingga revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diselesaikan. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyampaikan desakan tersebut pada Jumat (16/10), sebagai upaya mencegah proses hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hussein...
KPK Sita Rp1,4 Miliar dalam OTT di BNPB, Sestama Rustian Ditangkap
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1,4 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Uang yang diamankan tersebut terdiri atas mata uang rupiah dan asing. Dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek itu, tim KPK turut mengamankan 14 orang yang diduga terkait...
Komisi II DPR Kaji Penambahan 11 Kursi untuk Daerah Kepulauan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan adanya wacana penambahan sekitar 11 kursi anggota DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Usulan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang sedang disimulasikan oleh Badan Keahlian DPR RI untuk memperkuat keterwakilan wilayah, terutama daerah kepulauan di luar Pulau Jawa. Namun, gagasan...
Ditjenpas Pindahkan 3.474 Narapidana ke Nusakambangan, Termasuk Warga Binaan Rutan Depok
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus memperkuat pengamanan dan penataan warga binaan melalui pemindahan narapidana ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja menyebutkan, sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026, sebanyak 3.474 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan. Terbaru, 313 narapidana kembali digeser secara serentak pada...
DPR Setujui RUU Perampasan Aset Menjadi Usul Inisiatif
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA – Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana menjadi usul DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10), setelah perwakilan fraksi-fraksi partai politik menyampaikan pendapat secara tertulis. Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya...
Rapat Paripurna DPR setujui RUU APBN 2027 disahkan jadi Undang-Undang
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Rapat Paripurna Ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, setelah seluruh fraksi partai politik menyatakan setuju. Ketua DPR Puan Maharani kemudian mengetukkan palu sebagai...
Presiden Pakistan tegaskan kembali komitmen terhadap perdamaian internasional dan multilateralisme
RESPONRADIO.COM PADANG│ISLAMABAD – Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap perdamaian internasional dan multilateralisme dalam pesan memperingati Hari Perdamaian Internasional, 21 September 2026. Zardari menyampaikan bahwa perdamaian yang langgeng membutuhkan dialog, diplomasi, keadilan, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Zardari mengatakan Pakistan mendukung penyelesaian sengketa secara damai...
DPR setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria disahkan jadi undang-undang
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA – Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah pembahasan RUU dilakukan di tingkat alat kelengkapan DPR. Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, mengatakan pembentukan regulasi tersebut merupakan upaya...
BGN tangguhkan 1.276 SPPG dan usulkan tutup permanen 654 dapur MBG
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 SPPG telah mendaftar namun dinyatakan belum memenuhi syarat dan kelayakan, sedangkan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN...










