RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Ombudsman RI mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan sistem desil dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos). Lembaga tersebut menilai kesalahan klasifikasi data dapat membuat keluarga yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan akses bantuan. Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan bahwa kondisi masyarakat terus berubah sehingga tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kategori administratif. Ia memperingatkan...
Berita Terkini:
Ombudsman Soroti Risiko Maladministrasi Data Bansos dan Sistem Desil
Salam Perpisahan Gael Monfils di AS Terbuka Usai Tumbang dari Learner Tien
2 Pekerja PLTA Selamat Usai 10 Hari Terjebak Lumpur Akibat Banjir Bandang Nepal
Bank Nagari Hadirkan Promo Kredit Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026
PBSI Siapkan Nikolaus Joaquin/Siti Fadia untuk Asian Games 2026
Arab Saudi Kecam Serangan Iran ke Supertanker di Selat Hormuz, 2 Pelaut Filipina Tewas
PVMBG Ungkap tak Ada Keterikatan Sistemik Enam Gunung Erupsi Bersamaan
Hari Pertama Jambore Kader PKK Sumbar, Kontingen Padang Pariaman Tampil All Out
BNPB: 615 warga desa dievakuasi hindari paparan erupsi Gunung Sinabung
Empat Orang Tewas di Acara Pernikahan Akibat Serangan AS di Iran
Debut Manis di Tiongkok Masters 2026, Faathir/Devin Bidik Perempat Final
Pemkot Bukittinggi dan UNP Reaktivasi Kampung Wisata Tapian Tabiang Barasok 2026
Galodo putus jalan dan rusak jembatan, Tim Rehab Rekon Sumbar dorong percepatan pemulihan Padang Panjang
Tiongkok Masters 2026: Unggulan Pertama tak Jadi Beban, Jonatan Christie Lolos Ujian Perdana
Menteri Angkatan Darat AS Dan Driscoll Mengundurkan Diri Usai Ketegangan dengan Pete Hegseth
Purbaya: Investasi Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027
Pimpin Apel Siaga BPBD, Sekda Padang Pariaman Tekankan Disiplin dan Kesiapan Hadapi Bencana
Gunawan Trismuwantara dan Ethan Zapp Melaju ke Final Kualifikasi ITF M15 Bali
Gelombang Panas Laut Ancam Kesehatan Fisik dan Mental Manusia, Ini Kata Studi Terbaru
Category: Hukum & Politik
Polisi ungkap motif pembakaran ruang rapat Diskominfo Kutai Kartanegara
RESPONRADIO.COM PADANG│BALIKPAPAN — Kepolisian mengungkap dugaan motif pembakaran ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara yang dilakukan tersangka berinisial MFA. Aksi tersebut diduga dilatarbelakangi rasa kesal karena MFA mengaku kerap menjadi sasaran rundungan serta difoto secara diam-diam oleh sejumlah rekan kerjanya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Kartanegara AKP Elnath Splendidta Wafiq Gemilang mengatakan,...
Mendagri siapkan tiga langkah solusi gaji pegawai pemda
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah telah menyiapkan tiga langkah untuk mengatasi persoalan sejumlah daerah yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tito juga meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya menolak usulan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah yang menghadapi kendala pembayaran gaji...
MK Bacakan Putusan Gugatan Anggaran Program MBG Hari Ini
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan mengucapkan putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang mempermasalahkan penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pos anggaran pendidikan pada Kamis (30/7). Perkara tersebut termasuk dalam 20 permohonan pengujian undang-undang yang akan diputus pada hari yang sama. Berdasarkan informasi di laman resmi MK, sidang pembacaan putusan...
Antisipasi Deepfake dan Hoaks, Bawaslu Siapkan Sistem Pengawasan Siber Menuju Pemilu 2029
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyiapkan pengembangan sistem Cyber Election Monitoring sebagai pendekatan baru dalam mengawasi aktivitas di ruang digital menjelang Pemilu 2029. Inisiatif tersebut dilakukan sebagai respons terhadap semakin dominannya aktivitas politik yang beralih dari ruang fisik ke berbagai platform digital. Rencana itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta...
KSP Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Main Hakim Sendiri di Tabanan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengutuk aksi main hakim sendiri yang menyebabkan seorang pria yang diduga mencuri ayam meninggal dunia di Kabupaten Tabanan, Bali. Ia menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh kembali terjadi dan meminta seluruh pihak menjadikannya sebagai pelajaran penting. Menurut Dudung, kematian korban akibat amukan massa merupakan tragedi kemanusiaan...
KPK periksa lima ASN BPK RI guna dalami proses audit Pemkab Muara Enim
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai saksi pada 15 Juli 2026 guna mendalami proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali informasi mengenai mekanisme audit...
OJK Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan tersangka beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026). Penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Tersangka dalam kasus ini adalah HS yang merupakan pemegang saham pengendali...
Prabowo: Ekonomi kerakyatan harus kembali jadi arah pembangunan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus kembali berlandaskan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 guna menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, Prabowo menyatakan bahwa perjuangan untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi telah...
KPK Ungkap OTT Bupati Sukoharjo Terkait Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus yang melibatkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kepala daerah tersebut diamankan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan di Jakarta, Jumat (10/7), bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo terhadap...










