RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Setelah berhasil merealisasikan program kampung nelayan di Nagari Katapiang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menunjukkan keseriusannya dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Wakil Bupati Rahmat Hidayat mengambil langkah proaktif dengan melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) di Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rahmat didampingi Kepala Dinas Perikanan Padang Pariaman dan disambut oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Lotharia Latif. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penguatan sektor perikanan tangkap, termasuk usulan pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026.
Pada kesempatan itu, Rahmat memaparkan kesiapan daerah sekaligus mengusulkan empat lokasi prioritas, yakni Nagari Seulayat dan Nagari Tapakih di Kecamatan Ulakan Tapakis, serta Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau.
Ia menegaskan bahwa Padang Pariaman memiliki potensi besar untuk pengembangan kampung nelayan, didukung berbagai indikator seperti ketersediaan lahan, keberadaan koperasi desa, jumlah nelayan dan pembudidaya, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), hingga dukungan sarana prasarana dan akses pasar.
Rahmat juga mengajukan bantuan armada penangkapan ikan berupa kapal purse seine guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan, yang meliputi dua paket kapal 30 GT dan satu paket kapal 50 GT lengkap dengan alat tangkap.
Menurutnya, kebutuhan armada modern sangat mendesak mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Dengan dukungan tersebut, produktivitas nelayan diyakini dapat meningkat dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pesisir.
Menanggapi hal itu, Lotharia Latif memberikan apresiasi atas kesiapan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ia menilai daerah tersebut memiliki potensi dan kelembagaan yang cukup baik sebagai modal pengembangan program ke depan.
Pihak KKP, lanjutnya, akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui proses evaluasi dan verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap membuka peluang dukungan bagi daerah yang dinilai siap dan serius mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan.
Menutup pertemuan, Rahmat Hidayat menyatakan optimisme bahwa usulan tersebut dapat direalisasikan melalui dukungan anggaran KKP pada tahun 2026, seiring dengan respons positif yang diberikan pihak kementerian.