RESPONRADIO.COM PADANG – Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN, menyikapi dinamika fiskal yang semakin ketat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN, menyikapi dinamika fiskal yang semakin ketat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar setelah ia bersama sejumlah kepala daerah lainnya bertemu dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
Usulan tersebut, jelasnya, lebih dari sekadar tindakan administratif. Itu adalah manifestasi dari kepedulian dan tanggung jawab kepala daerah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dan layanan publik tidak terganggu, meskipun alokasi dana transfer dari pemerintah pusat berkurang.
“Kalau dana transfer ke daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan,” kata eks Wali Kota Padang itu.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa mengambil alih pembayaran gaji ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat.
Kementerian Keuangan memproyeksikan adanya pengurangan signifikan pada dana transfer ke daerah tahun 2026, yaitu menjadi Rp650 triliun. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp950 triliun.
Untuk kabupaten dan kota yang ada di Sumbar total pengurangan transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Sementara, khusus bagi Pemerintah Provinsi Sumbar pemotongan tersebut mencapai sekitar Rp533 miliar.
Sementara itu, belanja pegawai daerah yang sebagian besar bersumber dari dana alokasi umum (DAU) secara nasional mencapai Rp373,8 triliun. Kondisi ini memperkuat alasan perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam menanggung beban gaji ASN dan PPPK, kata Mahyeldi.
Mahyeldi menilai angka-angka tersebut bukan sekadar data fiskal, melainkan cerminan tantangan besar yang menuntut inovasi dan solidaritas antarpemangku kepentingan di daerah.
“Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Justru di saat seperti inilah semangat membangun harus semakin menyala,” ujarnya.
Tim Redaktur: Respon Radio
Sumber: Antara Sumbar