RESPONRADIO.COM PADANG│PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD. Dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua, acara ini dihadiri oleh anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh perangkat Daerah se-Kabupaten Padang Pariaman pada Selasa, 11 November 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, serta masukan terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menelaah dan memberikan saran serta masukan terhadap Rancangan APBD 2026. Pandangan tersebut menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan dokumen anggaran agar semakin berkualitas, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati dalam jawabannya.
Dalam tanggapannya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strateginya meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, inovasi layanan pajak berbasis digital, serta penguatan kolaborasi antarperangkat daerah.
Pemerintah daerah juga berupaya keras mendorong negosiasi fiskal (diplomasi fiskal) agar alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan. Peningkatan dana ini secara spesifik ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Selain strategi peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga berkomitmen menjaga efisiensi dan transparansi belanja daerah. Ini mencakup penganggaran untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial, di mana semuanya akan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku.
Menanggapi sejumlah usulan fraksi terkait pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan bahwa perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ruang fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Salah satunya melalui langkah strategis menuju Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa beban finansial yang berat.
Dalam ranah pendidikan, pemerintah berencana meninjau kembali kebutuhan akan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya transparansi, Pemkab Padang Pariaman menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan prinsip akuntabilitas publik.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan diperkuat agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Rahmat Hidayat.
Wakil Bupati Rahmat Hidayat juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan Padang Pariaman yang berkelanjutan.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Padang Pariaman,” ujarnya menutup jawaban.