RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 lalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.
Merespons situasi krisis yang terjadi, gelombang dukungan dan solidaritas nasional pun menguat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima kontribusi dari berbagai sektor, mencakup Pemerintah Pusat, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, TNI/Polri, sektor korporasi (BUMN/BUMD), organisasi sosial, hingga elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan relawan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumatera Barat tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa malam (30/12/2025).
Sampai dengan 30 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menghimpun dana penanganan bencana melampaui Rp50 miliar. Total dana tersebut bersumber dari hibah Presiden RI senilai Rp20 miliar, kontribusi 59 pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp26,5 miliar, serta akumulasi donasi dari sektor swasta, lembaga sosial seperti PMI dan Baznas, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang mencapai Rp4,6 miliar.
Dukungan tersebut diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.
Adapun rincian penyaluran bantuan ke daerah meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000; Kota Padang Rp3.445.000.000; Kabupaten Solok Rp3.445.000.000; Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000; Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000; Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000;
Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000; Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000; Kota Solok Rp780.000.000; Kota Pariaman Rp395.000.000; Kabupaten Pasaman Rp395.000.000; Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000; serta Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.
“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” jelas Mahyeldi.
Selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
“Total realisasi Belanja Tidak Terduga yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ungkap Gubernur.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal. Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat, Gubernur Mahyeldi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, seluruh kementerian dan lembaga, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pemerintah daerah se-Indonesia, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, PMI, Baznas, serta seluruh masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” tutup Mahyeldi.