RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti operasional perbankan syariah di tanah air yang menurutnya masih belum selaras dengan esensi ekonomi Islam. Ia menilai praktik yang berjalan saat ini masih memerlukan evaluasi agar benar-benar mencerminkan prinsip syariah yang mendasar.
Ia menyoroti biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat. “Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah,” ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta dikutip pada Rabu (18/2/2026).
Menurut Purbaya, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia merupakan aset strategis. Hal ini menjadikan Indonesia berpotensi besar untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Namun, implementasi ekonomi syariah di sektor keuangan dinilai masih tertinggal dan belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional.
Ia menilai praktik perbankan syariah saat ini masih sebatas penggunaan istilah, tanpa menjalankan prinsip syariah secara
Menurut Purbaya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif. Purbaya juga menyoroti bahwa bank syariah di Indonesia belum mampu memanfaatkan basis pasar domestik yang besar. Dengan populasi Muslim yang dominan, seharusnya bank syariah mampu menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyoroti sistem perbankan Jerman sebagai referensi, di mana fokus utamanya adalah keberlanjutan ekonomi dan efisiensi biaya, bukan hanya keuntungan besar. Fenomena ini dinilai sangat mirip dengan prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kalkulasi ulang terhadap praktik perbankan syariah yang saat ini berjalan di tanah air.
Purbaya menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, sejajar dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Namun, pengembangannya memerlukan komitmen kuat, baik dari pemerintah maupun industri keuangan, agar tidak berhenti pada tataran konsep.
Menkeu Purbaya menilai evaluasi terhadap praktik perbankan syariah perlu dilakukan agar sistem tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Bukan simbol, bukan retorika,” kata Purbaya
Muhammadiyah tanggapi kritik
Menanggapi kritik tersebut, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas meminta agar pernyataan Menteri Keuangan disikapi secara terbuka dan konstruktif.
“Kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap perbankan syariah perlu disikapi dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih agar kita tahu masalah dan bisa mencari solusi yang baik bagi kemajuan dunia perbankan syariah ke depannya,” kata Buya Anwar Abbas dalam keterangannya pada Senin (16/2/2026). Ia menjelaskan, perbankan syariah sebenarnya tidak sekadar mengganti istilah, tetapi juga membawa konsep baru yang berbeda dari perbankan konvensional.
Ia menjelaskan bahwa perbankan syariah membawa paradigma baru yang berbeda dari sistem konvensional. Alih-alih menggunakan bunga, sistem ini menerapkan pembiayaan berbasis akad seperti jual beli dan bagi hasil demi menghindari riba. Implementasi akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi fondasi utama yang membedakan kedua sistem tersebut secara fundamental.
Menanggapi kritik yang ada, Buya Anwar mengakui mahalnya biaya pembiayaan syariah sebagai persoalan nyata. Ia menyoroti perbedaan akses likuiditas, di mana bank konvensional lebih unggul dalam menghimpun dana murah dan penempatan dana negara. Sebaliknya, bank syariah masih terkendala skala bisnis yang terbatas dan biaya dana yang relatif tinggi akibat minimnya komposisi dana murah.
“Karena itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah menempatkan dananya di bank syariah. Jika cost of fund turun, maka pembiayaan syariah akan lebih kompetitif,” ujarnya.
Buya Anwar menggarisbawahi beberapa keunggulan kompetitif bank syariah, di antaranya adalah stabilitas angsuran yang tidak berubah hingga lunas dan keterbukaan dalam setiap kesepakatan akad. Ia juga menjelaskan aspek etis dalam penanganan denda, di mana biaya keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan disalurkan untuk kepentingan sosial demi menjaga integritas prinsip syariah.
Buya Anwar berharap kritik dari pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri perbankan syariah, bukan melemahkannya. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan efisiensi, perbankan syariah diyakini dapat berkembang lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.