RESPONRADIO.COM PADANG│NEW DELHI — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya peran BRICS sebagai penggerak utama bagi negara-negara berkembang atau Global South dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan setara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda BRICS Foreign Ministers’ Meeting yang berlangsung di New Delhi, India, Rabu (14/5/2026).
Dalam forum bertema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” itu, Sugiono menilai kekuatan utama BRICS berada pada kemampuannya memperkuat suara negara-negara berkembang di tingkat internasional.
“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono di hadapan para diplomat senior negara anggota BRICS.
Dalam sesi tertutup (Closed Session) yang membahas berbagai isu global dan regional, Indonesia mendorong BRICS agar berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas internasional. Sugiono menegaskan bahwa penerapan hukum internasional harus dijalankan secara konsisten tanpa adanya standar ganda.
Indonesia kembali menegaskan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina melalui penerapan Solusi Dua Negara. Selain itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan personel perdamaian dunia.
Ia menyoroti gugurnya empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Indonesia pun menuntut adanya akuntabilitas penuh atas insiden tersebut serta menegaskan bahwa keselamatan personel PBB merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.
Selain isu keamanan, Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola global, khususnya dalam sistem perdagangan dunia. Indonesia mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih terbuka dan tidak diskriminatif dengan tetap menempatkan World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi utama.
Sebagai langkah nyata dalam memperkuat sektor ekonomi, Indonesia menyambut baik peran New Development Bank (NDB). Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan lembaga pembiayaan multilateral milik BRICS tersebut.
Keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor penting, seperti perubahan iklim, ketahanan energi, kesehatan, dan transformasi digital. Dengan kekuatan ekonomi yang mencakup hampir sepertiga produk domestik bruto (PDB) dunia, BRICS diharapkan mampu menjadi solusi di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik global.
Pertemuan para menteri luar negeri tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju KTT BRICS ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Dalam pertemuan itu, para kepala negara anggota akan membahas arah kebijakan blok BRICS untuk dekade ketiga sejak dibentuk pada 2006.