RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengimbau pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan untuk lebih terbuka terhadap kritik di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Seruan ini muncul seiring menguatnya nilai tukar dolar AS, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai kondisi tersebut harus dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, Indonesia tidak perlu terlalu menitikberatkan perhatian pada faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional, melainkan fokus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dalam negeri.
“Situasi ini seharusnya menjadi cerminan bagi kita semua. Tidak perlu menyalahkan sentimen global seperti kebijakan ketat bank sentral AS maupun konflik geopolitik karena hal tersebut berada di luar kendali. Yang terpenting adalah memperbaiki kualitas perencanaan dan eksekusi kebijakan,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6).
Untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap rupiah maupun pasar keuangan, Banggar DPR mengusulkan tiga langkah utama. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan dengan mengurangi ketidakpastian regulasi. Pemerintah diminta tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang belum matang serta memperkuat komunikasi dan dialog dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan strategis.
Kedua, menjaga kesehatan fiskal negara. Banggar menyambut baik target defisit dalam RAPBN 2027 yang berada pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), karena dinilai memberikan sinyal positif kepada pasar. Said berharap defisit APBN 2026 dapat ditekan hingga sekitar 2,58 persen, lebih rendah dari target 2,68 persen dan lebih baik dibanding realisasi tahun 2025 yang mencapai 2,81 persen. Ia juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melalui peningkatan kapasitas pelaksana serta pencegahan konflik kepentingan.
Ketiga, memperkuat tata kelola pasar modal. Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperbesar porsi saham publik (free float) di atas 15 persen, serta mengevaluasi kinerja organisasi regulator mandiri (SRO) di pasar modal. Menurut Said, stabilitas ekonomi nasional hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah sehingga aset berbasis rupiah tetap menarik bagi investor global.