RESPONRADIO.COM PADANG│SINGAPURA — Singapura melalui Badan Lingkungan Hidup Nasional (National Environment Agency/NEA) mengungkap 10 perusahaan asal Indonesia yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Dalam pernyataan Senin (19/10), NEA menyebut tiga perusahaan tambahan yang terindikasi terlibat, melengkapi tujuh perusahaan yang sebelumnya diumumkan pada Jumat (16/10). Penyelidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act).
NEA telah meminta perusahaan-perusahaan tersebut mengerahkan tim pemadam kebakaran, menghentikan aktivitas pembakaran, mencegah munculnya titik api baru, serta menyerahkan rencana aksi penanganan kebakaran. Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyatakan tiga perusahaan yang baru terindikasi berada di Kalimantan. Sementara itu, tujuh perusahaan yang lebih dahulu diumumkan disebut belum memberikan tanggapan kepada NEA.
Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, K. Shanmugam, mengatakan Bursa Efek Singapura juga telah meminta informasi dari tujuh perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di bursa tersebut. Informasi itu mencakup kegiatan operasional dan kemungkinan keterkaitan perusahaan dengan kebakaran di Indonesia. Ia menegaskan kabut asap lintas batas dapat dicegah dan pemerintah Singapura akan menggunakan instrumen hukum serta regulasi untuk menindak perusahaan yang tidak kooperatif, termasuk melalui tekanan terhadap keuntungan, akses pendanaan, dan reputasi bisnis.
Adapun 10 perusahaan yang disebut NEA terdiri atas tujuh perusahaan di wilayah Sumatra, yakni PT BAP, PT BMH, PT PML, PT SAA, PT SWI, PT HLR, dan PT B. Sementara itu, tiga perusahaan di wilayah Kalimantan adalah PT BMJ, PT MH, dan PT BPP. Dugaan keterlibatan tersebut masih menjadi bagian dari penyelidikan otoritas Singapura, sehingga belum dapat dianggap sebagai bukti final bahwa seluruh perusahaan tersebut bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.