RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama periode 2026 hingga 2028.
Informasi tersebut diperoleh Mahyeldi saat mengikuti rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Mahyeldi, kebijakan itu menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Pusat dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Barat. Ia menyebut langkah tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah yang tengah berupaya bangkit pascabencana.
Mahyeldi menilai dukungan anggaran itu sangat penting, tidak hanya untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian tetap dan fasilitas pendukung agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung penuh percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
Selain itu, Mahyeldi juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta mengutamakan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun mendatang.
Dari total anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar dana akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mendampingi Mahyeldi dalam rapat itu, di antaranya Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.