RESPONRADIO.COM PADANG│Padang Pariaman — Rentetan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat. Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai salah satu daerah dengan dampak terparah, baik dari sisi kerusakan infrastruktur maupun jumlah warga terdampak.
Di tengah kondisi tersebut, kepemimpinan John Kenedy Azis—akrab disapa JKA—bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat dinilai tampil sigap dan responsif. Keduanya turun langsung ke lapangan, memimpin penanganan darurat, serta memastikan bantuan menjangkau warga hingga ke wilayah yang terisolasi.
Bencana besar pertama terjadi pada 22 November 2025, ditandai dengan putusnya akses jalan Kampuang Bonai menuju Polres Padang Pariaman di Parik Malintang. Pada hari yang sama, JKA langsung menghubungi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pendataan dan penanganan darurat berjalan cepat.
Namun bencana tidak berhenti di satu titik. Longsor dan banjir susulan terjadi hampir merata di berbagai kecamatan. Korong Sipisang Sipinang, Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayutanam, menjadi salah satu wilayah yang terputus total akibat longsor. Selain itu, longsor di Pasia Laweh, jalan amblas di Sikayan, galodo di Asam Pulau, serta kerusakan di sejumlah titik lain memperparah kondisi daerah.
Pimpinan Daerah Turun Langsung
Dalam situasi darurat tersebut, JKA dan Rahmat memimpin langsung proses penanganan di lapangan. Distribusi bantuan logistik, pembukaan akses jalan, hingga koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif, bahkan hingga malam hari.
Di wilayah yang belum bisa dilalui kendaraan, bantuan disalurkan menggunakan sistem tali atau troll selama beberapa hari agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
“Alhamdulillah, berkat kerja bersama, akses untuk warga Sipisang Sipinang akhirnya berhasil dibuka,” ujar JKA saat meninjau lokasi longsor.
Kehadiran langsung kepala daerah dan jajaran Pemkab Padang Pariaman di lokasi bencana mendapat perhatian pemerintah pusat. Setelah kunjungan Kepala Staf Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahkan dua kali datang langsung ke Padang Pariaman selama masa tanggap darurat.
Kunjungan Presiden yang dilakukan bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian khusus terhadap Padang Pariaman, sekaligus mencerminkan kuatnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Gerak Cepat ke Pemerintah Pusat
Tak berselang lama, pada Selasa (9/12), JKA bertolak ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan yang diterima langsung Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, JKA menyampaikan kebutuhan mendesak pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang rusak akibat bencana.
“Kami memohon dukungan agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan sanitasi, bisa segera terpenuhi,” kata JKA.
Kementerian PU merespons dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa tiga set HU dan satu unit MTA, serta berkomitmen melakukan identifikasi teknis lanjutan untuk percepatan pemulihan.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Padang Pariaman juga telah mengusulkan pembangunan 237 unit Hunian Sementara (Huntara) yang tersebar di 23 titik pada 16 nagari di sembilan kecamatan.
Solidaritas Meluas, Rumah Dinas Dibuka 24 Jam
Bencana berskala besar ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan perantau Padang Pariaman di berbagai daerah. Pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi relawan dan donatur.
Selain posko bencana, kantor nagari, dan kantor camat, Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman dibuka selama 24 jam sebagai pusat koordinasi bantuan.
“Relawan, jajaran Pemkab, TNI, dan Polri bekerja siang dan malam, terutama untuk distribusi bantuan harian kepada warga terdampak,” ujar JKA.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih terdapat warga yang belum tersentuh bantuan.
Kerugian Capai Rp1,37 Triliun
Berdasarkan data terbaru, total kerugian akibat bencana di Padang Pariaman diperkirakan mencapai Rp1,37 triliun. Kerugian tersebut mencakup sektor infrastruktur sebesar Rp926,7 miliar dan sektor non-infrastruktur sekitar Rp443,4 miliar.
Sektor pemukiman menjadi yang paling terdampak. Sebanyak 4.842 rumah terendam banjir, dengan rincian kerusakan meliputi 404 unit rusak berat, 344 unit rusak sedang, dan 2.708 unit rusak ringan. Bencana juga menyebabkan 4.847 warga harus mengungsi.
Selain itu, tercatat 53 fasilitas pendidikan, 51 fasilitas ibadah, puluhan jembatan, serta 16 unit SPAM mengalami kerusakan. Di sektor pertanian, lebih dari 1.200 hektare sawah dan 577 hektare ladang terdampak, sementara 14.080 ekor ternak dilaporkan mati.
Pemerintah daerah saat ini memfokuskan upaya pada pemulihan infrastruktur vital serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Di tengah ujian berat tersebut, kepemimpinan John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat mendapat sorotan publik—bukan hanya karena besarnya tantangan, tetapi juga karena kehadiran langsung dan langkah konkret yang diambil di saat masyarakat membutuhkan.