RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita atau kelompok B3.
BGN menegaskan intervensi pemenuhan gizi bagi mereka merupakan prioritas utama dalam Program MBG yang tidak terpengaruh kalender pendidikan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kontinuitas layanan gizi bagi kelompok tersebut sangat krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa emas bagi pertumbuhan anak dan tidak dapat ditunda.
“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time (masa emas) ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, untuk kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur. Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.
“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” paparnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan pada tanggal 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan layanan bagi kelompok masyarakat yang menjadi prioritas di penghujung tahun.
Memasuki tahun 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijadwalkan akan dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 Januari. Sebagai tahap awal, periode 2 hingga 7 Januari 2026 (kecuali tanggal 4) ditetapkan sebagai masa persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mematangkan aspek operasional dapur, jalur distribusi, sumber daya manusia, serta penguatan standar keamanan pangan.

