RESPONRADIO.COM PADANG│KHARTOUM — Gelombang pengungsian besar-besaran melanda Sudan. Lebih dari 62.000 warga sipil terpaksa meninggalkan El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, hanya dalam waktu empat hari setelah kota itu direbut oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Data ini disampaikan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam laporan resmi yang dirilis, Jumat (1/11).
IOM mencatat, sekitar 62.263 orang mengungsi dari El-Fasher dan wilayah sekitarnya antara 26 hingga 29 Oktober 2025. Hanya dalam satu hari, yakni pada 29 Oktober, tercatat 26.080 warga meninggalkan kota tersebut demi keselamatan, termasuk 25.305 orang yang melarikan diri langsung dari pusat kota.
“Situasi di lapangan menunjukkan perpindahan massal yang cepat akibat meningkatnya kekerasan dan memburuknya keamanan,” ungkap IOM dalam pernyataannya.
Kondisi kemanusiaan pun kian memprihatinkan. Jaringan Dokter Sudan melaporkan sedikitnya 4.500 orang juga melarikan diri dari Kota Bara, Kordofan Utara, setelah RSF dituduh melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil.
Menurut laporan tersebut, sebagian besar pengungsi menuju El-Obeid, dengan sekitar 1.900 orang telah tiba, sementara ribuan lainnya masih menempuh perjalanan panjang dalam kondisi serba kekurangan — tanpa cukup pangan, air bersih, dan tempat tinggal.
Pekan lalu, RSF mengklaim telah kembali menguasai Kota Bara, lebih dari sebulan setelah pasukan militer Sudan mendudukinya. Jaringan Dokter Sudan menyebut aksi tersebut memicu “eksodus besar-besaran” akibat situasi keamanan yang semakin memburuk.
Perang saudara di Sudan antara militer dan RSF telah berlangsung sejak April 2023, menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. El-Fasher menjadi titik strategis terakhir yang kini sepenuhnya dikuasai RSF setelah berbulan-bulan pengepungan.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia menuduh RSF melakukan pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang, hingga serangan terhadap fasilitas medis, termasuk rumah sakit di wilayah konflik tersebut.
Situasi kemanusiaan di Sudan kini disebut “di ambang bencana”, dengan organisasi kemanusiaan internasional mendesak gencatan senjata segera agar bantuan dapat menjangkau para korban.