RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, terutama pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Hal tersebut dibahas dalam rapat pendahuluan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar pada Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh pihak terhadap percepatan pembangunan ruas tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin, mengingat proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi sebenarnya telah direncanakan sejak 2024, sehingga rapat ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Mahyeldi mengakui setiap proyek pasti menghadapi tantangan, namun dengan sinergi dan komunikasi yang baik, berbagai persoalan diyakini dapat diselesaikan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar percepatan proyek berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi, lanjutnya, bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan sekadar komitmen administratif. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan.
Muhibuddin juga menekankan pentingnya pelaksanaan proyek yang mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas semua pihak yang terlibat.
Selain itu, ia menyoroti perlunya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan menyampaikan bahwa proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 sebagai bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Beberapa ruas seperti Pekanbaru–Bangkinang sudah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menambahkan bahwa percepatan proyek menjadi hal yang sangat penting, karena keterlambatan dapat berdampak pada peningkatan biaya sekaligus mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun jadwal kerja yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target.