RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Padang Pariaman terus mengembangkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemerintahan yang cepat, akurat, aktual, dan mudah diakses. Salah satu inovasi tersebut adalah KOPI PAGI (Kreator Penyediaan Informasi Cepat dan Akurat untuk Informasi Publik) yang diluncurkan pada 2025 sebagai bagian dari transformasi layanan informasi publik.
Melalui KOPI PAGI, tim informasi dan komunikasi publik Diskominfo memantau berbagai kegiatan, program, kebijakan, serta agenda Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Informasi yang dianggap penting bagi masyarakat kemudian dihimpun, diverifikasi, diolah, dan disajikan dalam bentuk yang informatif serta mudah dipahami. Inovasi ini juga menjadi upaya menjawab kebutuhan masyarakat di era digital yang menginginkan informasi pemerintahan tersedia secara cepat dan tepat waktu.
Kepala Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman Zahirman mengatakan KOPI PAGI merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kecepatan penyampaian informasi harus tetap diimbangi dengan ketelitian dan akurasi agar setiap informasi yang dipublikasikan memiliki sumber yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Zahirman menjelaskan, tim KOPI PAGI dituntut responsif terhadap berbagai agenda pemerintah daerah, mulai dari kegiatan pimpinan, pelayanan publik, program pembangunan, kebijakan hingga peristiwa yang memiliki kepentingan bagi masyarakat. Dengan pola kerja tersebut, Diskominfo berupaya memperpendek waktu antara berlangsungnya kegiatan pemerintah dan penyampaian informasinya kepada publik.
Ke depan, KOPI PAGI diharapkan tidak hanya menjadi inovasi dalam penyediaan informasi, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya kerja komunikasi publik Pemkab Padang Pariaman. Melalui inovasi ini, Diskominfo berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi dengan menghadirkan informasi yang cepat, akurat, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.