RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD, BOK Puskesmas, BOKKB, serta penerapan aplikasi SIKANDA-BLUD di Hotel Truntum Padang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi pencatatan, dan...
Berita Terkini:
Pemerintah Didesak Batalkan Rencana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon
Warga terseret banjir di Simpang Empat ditemukan meninggal dunia
BMKG: Waspasa dua siklon tropis pemicu gelombang tinggi hingga 4 meter
Bupati John Kenedy Azis Dorong Pengelolaan Keuangan BLUD Lebih Transparan melalui Digitalisasi
Turnamen Bulu Tangkis HUT ke-55 Korpri Pererat Sinergi ASN
Truk tabrak antrean kendaraan di jalan raya Fujairah UAE, 14 tewas
BMKG: kota Padang diprakirakan hujan ringan pada Jumat
Libatkan 180 Peserta, Pemkab Padang Pariaman Perkuat Digitalisasi Adminduk hingga Nagari
Marwan/Aisyah Terhenti di Babak 32 Besar Kumamoto Masters 2026
Indonesia Week 2026 di Moskow: Mempererat Hubungan Melalui Seni dan Sastra
Penataan pusat Kota Bukittinggi, pemasangan Conblock ditarget Desember
MPR tindak lanjuti surat pengunduran diri Gibran
Kumpulkan Pejabat Kemhan, Sjafrie Beri Peringatan Keras Soal Judi Online dan Narkoba
Kecelakaan Beruntun 70 Kendaraan di Bulgaria, 12 Orang Tewas
Kumamoto Masters 2026: Ubed Singkirkan Brian Yang Lewat Duel Tiga Gim
Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Perjalanan KA, KAI Divre II Sumbar Laksanakan Ramp Check Kelengkapan SPM Jelang Angkutan Nataru 2026/2027
Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas yang Diduga Lakukan Aktivitas Keuangan Ilegal
KAI siapkan reaktivasi jalur kereta tambang di Sumatera Barat
Banjir bandang terjang Gayo Lues, 5 rumah hanyut, 115 rumah rusak
Tag: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Libatkan 180 Peserta, Pemkab Padang Pariaman Perkuat Digitalisasi Adminduk hingga Nagari
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Aula Inspektorat, Kamis (12/11/2026), sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui transformasi digital. Kegiatan bertema “Digitalisasi Adminduk dan Perlinsos untuk Kemajuan Padang Pariaman” tersebut diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari wali nagari, perwakilan kecamatan, serta jajaran pemerintah daerah. Hadir...
Asistensi Pertumbuhan Ekonomi Sumbar, Bupati Padang Pariaman Paparkan Tantangan Ekonomi kepada Wamendagri Bima Arya
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menghadiri Asistensi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Senin (2/11/2026). Kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Mahyeldi Ansharullah, serta kepala daerah se-Sumatera Barat tersebut membahas evaluasi kondisi ekonomi dan strategi percepatan pertumbuhan daerah. Dalam forum...
Pemulihan Pasca-Bencana Tak Cukup Fisik, Pemkab Padang Pariaman dan KPPPA Tegaskan Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta DP3AP2B Provinsi Sumatera Barat menggelar Advokasi dan Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRFRP) di Mercure Hotel, Padang, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan hak dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana....
Wabup Rahmat: Kekerasan Seksual Bukan Aib, Korban Wajib Dilindungi
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Penyuluhan HAM dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Aula Inspektorat...
KOPI PAGI, Inovasi Diskominfo Padang Pariaman Hadirkan Informasi Publik yang Cepat dan Akurat
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Padang Pariaman terus mengembangkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemerintahan yang cepat, akurat, aktual, dan mudah diakses. Salah satu inovasi tersebut adalah KOPI PAGI (Kreator Penyediaan Informasi Cepat dan Akurat untuk Informasi Publik) yang diluncurkan pada 2025 sebagai bagian dari transformasi layanan informasi publik....
Rehab Bendung DI Ampek Jirek, JKA-Rahmat Pastikan Pembangunan Kebutuhan Dasar Masyarakat Tetap Berjalan
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat memastikan program strategis, khususnya yang mendukung sektor pertanian, tetap dilaksanakan. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui rehabilitasi Bendung...
Padang Pariaman Raih Dua Penghargaan Terbaik I KPPN Padang Awards
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Pemkab Padang Pariaman berhasil meraih dua penghargaan Terbaik I dalam ajang KPPN Padang Awards untuk Semester II 2025 dan Semester I 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala KPPN Padang Edwin Asrul, SE, MM, dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik KPPN Padang Tahun...
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Salurkan Seragam Gratis Untuk Siswa Baru Di Jenjang SD Dan SMP
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akan segera meluncurkan program pemberian seragam sekolah gratis untuk siswa baru di tingkat SD dan SMP yang dikelola oleh kabupaten. Program ini mengakui hak siswa atas perlengkapan pendidikan dasar tanpa biaya, dengan pengecualian bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sekolah Islam Terpadu (IT),...









