RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan 100 unit infrastruktur pascapanen berupa gudang baru merupakan langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan nasional dari sektor produksi hingga distribusi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI di Jakarta, Senin (8/6), Amran menjelaskan bahwa gudang-gudang tersebut akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia guna menampung cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Fasilitas ini diprioritaskan untuk daerah yang selama ini masih minim sarana penyimpanan pangan.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur pascapanen menjadi upaya antisipatif pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pangan secara berkelanjutan. Dengan dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai, distribusi pangan diharapkan lebih efisien sehingga potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga dapat ditekan.
Program tersebut didukung anggaran sekitar Rp5 triliun dan akan dibangun di sejumlah sentra produksi pangan nasional. Amran menilai pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan solusi permanen untuk memperkuat ketahanan pangan, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sistem yang kuat akan menghilangkan alasan terjadinya kenaikan harga beras. Jika seluruh komponen berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang memasuki masa keemasan sektor pangan dengan ketersediaan stok yang stabil dan distribusi yang lebih efektif.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa gudang-gudang tersebut akan menjadi pusat utama dalam ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Perum Bulog, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam skema ini, gudang berfungsi sebagai pusat penyimpanan, koperasi sebagai penggerak di lapangan, dan program MBG sebagai penyerap hasil produksi petani.
Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai semakin penting mengingat stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,3 juta ton pada awal Juni 2026. Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog yang berkisar 3 juta ton, sehingga diperlukan gudang tambahan untuk menjaga kualitas stok dan mendukung distribusi pangan.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu menyoroti sejumlah tantangan ketahanan pangan nasional, seperti kesenjangan kondisi pangan antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan, tingginya biaya logistik, serta dampak perubahan iklim. Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi kebijakan penting untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menugaskan Bulog membangun 100 unit fasilitas yang mencakup gudang pangan, pengering (dryer), Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice) yang akan tersebar di berbagai sentra produksi pangan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua.