RESPONRADIO.COM PADANG│BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi mengklarifikasi permasalahan direlokasinya Pasa Pabukoan (Pasar Takjil) Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) yang kini steril dari pedagang kaki lima selama Ramadhan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di lokasi yang berdekatan dengan rumah dinas Wali Kota itu, pemerintah daerah tidak lagi mengijinkan pedagang berjualan takjil yang mendapat beragam respon dari masyarakat.
Puncaknya, terjadi cekcok antara Kepala Satpol-PP dengan salah satu anggota DPRD daerah setempat yang kemudian terekam warga hingga menjadi viral di media sosial.
Camat ABTB, Hendra Eka Putra mengungkap kebijakan penutupan Pasa Pabukoan di Belakang Balok merupakan hasil keputusan bersama yang berawal dari permintaan warga setempat.
“Jadi keputusan ini berawal dari permintaan warga Belakang Balok sendiri yang merasa keberatan karena berdampak pada kenyamanan kemudian berinisiatif meminta Pemkot melahirkan keputusan pengalihan Pasa Pabukoan ke tempat lain,” kata Hendra di Bukittinggi, Senin (23/2).
Ia menegaskan permintaan itu disampaikan perwakilan warga mulai dari Kepala RT, RW, Pemuda, Lurah hingga LPM sejak akhir 2025 lalu.
“Kami menampung aspirasi warga Belakang Balok hingga sesuai arahan Wali Kota ditetapkan pensterilan Pasa Pabukoan yang disepakati seluruh SKPD, disesuaikan dengan Perda nomor 2 tahun 2004 tentang Trantibum agar tidak terus terjadi pembiaran pelanggaran,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tetap memberikan solusi bagi pedagang yang ingin berjualan dengan menyediakan lokasi lain yang berada masih di pusat kota.
“Ada beberapa alternatif lokasi berdagang yang disediakan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Simpang Stasiun, Lapangan Kodim dan bahkan pengurus Masjid Birugo ikut membantu menyediakan lokasi, ada banyak pilihan tentunya,” ujarnya.
Khusus di Lapangan Kodim, tempat ini sejak awal Ramadhan hingga kini menjadi salah satu relokasi pusat Pasa Pabukoan favorit di Bukittinggi dengan puluhan hingga ratusan lapak penjual takjil ditambah arena bermain anak.
Pemerintah Kota berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung optimal sepanjang bulan Ramadan, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku demi menjaga ketertiban umum.
“Sekali lagi, pemerintah tidak berniat menutup gerak perekonomian pedagang. Namun karena kesepakatan ini lahir dari permintaan warga setempat, mari sama-sama kita jaga ketertiban dan kenyamanan kota. Insya Allah pintu rejeki selama Ramadhan selalu terbuka,” pungkas Hendra.