RESPONRADIO.COM PADANG│SUMATERA BARAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan sukuk daerah sebagai salah satu langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
“Dana hasil penerbitan nantinya akan masuk dalam APBD Provinsi Sumbar dan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, di Padang, Selasa.
Gubernur mengungkapkan bahwa pembahasan telah dilakukan bersama pihak-pihak berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut dia, hasil dari pertemuan maupun pembahasan dengan pihak-pihak tersebut pada dasarnya memberikan banyak pencerahan dan arahan penting tentang mekanisme penerbitan sukuk daerah.
“Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemprov Sumbar yang akan segera dilaksanakan,” ujar mantan Wali Kota Padang itu pula.
Berkat adanya dukungan penuh tersebut, Gubernur merasa yakin bahwa penerbitan sukuk daerah akan menjadi terobosan baru. Langkah ini dipercaya mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan dana, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang (Sumatera Barat).
“Sumbar harus punya inovasi dan cara-cara kreatif untuk menggerakkan pembangunan. Salah satunya lewat sukuk ini,” ujarnya menegaskan.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa dalam mengelola sukuk daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akan menjalin kerja sama dengan Bank Nagari. Skema transaksi yang akan digunakan adalah ijarah (sewa), sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Ia memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku baik peraturan pemerintah, peraturan OJK maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.
Selain itu, Pemprov Sumbar telah membentuk sebuah Tim Sembilan, yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Tugas utama tim ini adalah menyusun detail teknis pelaksanaan serta menjalin koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.
Skema sukuk daerah Pemprov Sumbar diusulkan dengan estimasi kupon 10 persen dan total penerbitan Rp1 triliun. Dana ini direncanakan untuk penyertaan modal BUMD unit syariah Bank Nagari (Rp750 miliar) dan pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi (Rp250 miliar).
Sumber pembiayaan yang berasal dari sukuk akan diintegrasikan ke dalam komponen pendapatan pembiayaan APBD Sumbar. Sementara itu, dividen dari unit syariah Bank Nagari akan digunakan secara bergantian, yakni untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah dan juga untuk melunasi kupon kepada investor.