RESPONRADIO.COM PADANG│KALIMANTAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian setelah munculnya ratusan titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut mulai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama akibat kabut asap yang menurunkan jarak pandang dan mengganggu kegiatan sehari-hari.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 469 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan hingga 21 Agustus 2026. Titik panas tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selain Kalimantan, BMKG juga mendeteksi 69 titik panas di Sumatra dan 81 titik di Papua.
Untuk periode 21–27 Agustus 2026, BMKG masih memprediksi adanya potensi karhutla di sejumlah wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Di Pulau Jawa, potensi kebakaran berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi, sedangkan sejumlah wilayah Kalimantan juga masih menjadi perhatian.
Dampak kabut asap mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan Selatan. Pada Kamis (20/8/2026) pagi, jarak pandang di jalur Banjarbaru-Pelaihari, tepatnya di kawasan perbatasan Tanah Laut dan Banjarbaru, dilaporkan sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sedikitnya tiga kecelakaan lalu lintas. Jarak pandang sekitar pukul 07.00 Wita bahkan disebut hanya mencapai dua meter.
Kabut asap juga mengganggu kegiatan pendidikan. Sejumlah sekolah di Banjarbaru menunda waktu masuk hingga pukul 09.00 Wita. Sementara itu, sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan dapat menerapkan pembelajaran dari rumah apabila kualitas udara memburuk dan berisiko bagi kesehatan.
Di SMKN 1 Sungaitabuk, Kabupaten Banjar, kebakaran lahan bahkan terjadi di sekitar sekolah ketika kegiatan belajar berlangsung. Api sempat membesar hingga mendekati kabel listrik dan membuat siswa panik. Relawan kemudian melakukan pemadaman, sementara asap masih menyelimuti kawasan sekolah. Pihak sekolah mengundur kegiatan pembelajaran dan mengimbau siswa menggunakan masker.
Gangguan kabut asap juga berdampak pada aktivitas perguruan tinggi. UIN Antasari menghentikan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di Kampus 2 Banjarbaru setelah wilayah tersebut terdampak kabut asap dan kebakaran lahan.
Melihat kondisi yang semakin meluas, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menangani karhutla di Kalimantan. Ia menilai penanganan harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh sebelum dampaknya semakin besar.
Di Palangka Raya, indeks kualitas udara pada 19 Agustus 2026 mencapai 487 atau masuk kategori berbahaya. Jarak pandang di beberapa wilayah juga dilaporkan turun hingga 1,4 kilometer. Sementara itu, data BNPB per 19 Agustus mencatat sebanyak 1.487 titik panas di seluruh Kalimantan, dengan Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas tinggi.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, status tanggap darurat karhutla diperpanjang hingga 4 September 2026. Sebanyak 859,49 hektare lahan dilaporkan terbakar dalam 189 kejadian, sementara 461 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut.
Alex mengingatkan potensi El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 dapat memperbesar risiko karhutla. Ia juga menyinggung pengalaman Indonesia pada 1997–1998 ketika kondisi El Nino turut memperparah kebakaran besar yang menghanguskan jutaan hektare lahan di Kalimantan.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Upaya deteksi dini, patroli di wilayah rawan, pemanfaatan sistem peringatan berbasis satelit, serta keterlibatan masyarakat perlu diperkuat.
BMKG juga masih menetapkan tujuh provinsi sebagai wilayah prioritas pemantauan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kondisi karhutla masih berpotensi berubah seiring perkembangan cuaca dan kondisi lapangan. Kabut asap dapat kembali menebal dan menyebabkan kualitas udara memburuk, sehingga masyarakat perlu terus mengikuti informasi serta imbauan dari pemerintah dan lembaga terkait.