RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria Masri melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/7). Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani Situmeang, sementara Menteri PKP didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.
Audiensi tersebut digelar untuk menyampaikan proposal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta pembenahan kawasan permukiman kumuh di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, John Kenedy Azis menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Meski pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program pembangunan, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
Bupati menjelaskan masih banyak warga yang memerlukan bantuan perbaikan rumah dan sejumlah kawasan permukiman yang membutuhkan penataan serta peningkatan infrastruktur dasar. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajukan dukungan program dan pendanaan dari Kementerian PKP agar upaya tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berharap Padang Pariaman dapat menjadi salah satu daerah prioritas dalam program Kementerian PKP. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sangat penting untuk mewujudkan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar John Kenedy Azis.
Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, Andri Satria Masri, menambahkan bahwa proposal yang diajukan telah disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Kementerian PKP dalam menentukan alokasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah maupun kawasan permukiman.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, Kementerian PKP terus mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan ditutup dengan penyerahan proposal secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman kepada Menteri PKP sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian dan kawasan permukiman bagi masyarakat.