RESPONRADIO.COM PADANG│SUMATERA BARAT – HM Nurnas, politisi Partai Demokrat yang baru saja purnatugas dari DPRD Sumatera Barat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan provinsi. Menurutnya, realisasi belanja APBD yang rendah per Oktober 2024 menunjukkan adanya ketidakmampuan OPD dalam mengelola anggaran secara efektif.
Berdasarkan data Dashboard Pembangunan Bappeda Sumbar, realisasi belanja OPD baru mencapai Rp3,85 triliun dari total pagu Rp6,81 triliun, atau sekitar 56,59%. Angka ini masih jauh di bawah target Rp4,21 triliun (61,81%) yang seharusnya dicapai pada periode ini.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran APBD tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Rakyat Sumbar rugi besar dengan lambannya serapan belanja Pemprov Sumbar ini. Kami di DPRD periode 2019-2024 sudah mengingatkan melalui rapat-rapat komisi terkait, terutama di Dinas Perkimtan dan Disbuntanhor yang memiliki anggaran besar dan program unggulan, tapi serapannya sangat rendah,” ungkapnya.
Kemudian, ia juga menyoroti lambatnya pembahasan APBD Perubahan. Meski sudah disegerakan pembahasannya sebelum akhir masa jabatan DPRD periode lalu, namun hasil evaluasi baru diterima DPRD Sumbar dari TAPD pada 20 September 2024.
“Jika OPD tetap bekerja lambat seperti ini, saya khawatir serapan anggaran di akhir tahun akan rendah, dan yang dirugikan tentu masyarakat Sumbar. Ini tidak boleh dibiarkan,” tandas politisi yang dikenal vokal ini.
Menurutnya, gubernur hingga sekdaprov harus turun tangan langsung melakukan evaluasi dan pengawasan harian terhadap OPD yang lamban. Bahkan, kalau OPD tersebut seperti itu kinerjanya setiap tahun, maka sudah selayaknya diganti.
“Menjelang akhir 2024, diharapkan adanya peningkatan pengawasan serta efisiensi kerja OPD guna mempercepat serapan anggaran. Dengan perbaikan dalam realisasi keuangan dan fisik, Pemprov Sumbar diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal,” tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hngga 7 Oktober 2024, realisasi APBD Sumbar 2024 masih belum mencapai target optimal.
Realisasi belanja OPD baru mencapai Rp3,85 triliun dari total pagu Rp6,81 triliun, atau sekitar 56,59%. Angka ini masih jauh di bawah target Rp4,21 triliun (61,81%) yang seharusnya dicapai pada periode ini.
Selain belanja daerah, pendapatan Pemprov Sumbar juga menunjukkan realisasi kurang memuaskan. Dari target Rp6,58 triliun, realisasi baru mencapai Rp4,74 triliun atau 72%.
Beberapa OPD tercatat memiliki serapan anggaran yang sangat rendah. Lima OPD dengan realisasi belanja terendah adalah Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) dengan 29,96%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) 37,05%, Biro Perekonomian 38,84%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 40,02%, serta Biro Hukum 43,52%.
Sumber: padek.jawapos.com