RESPONRADIO.COM│PADANG PARIAMAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menggelar rapat koordinasi untuk membahas perencanaan program, kegiatan, serta revisi anggaran menjelang Pilkada 2024.
Kepala Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman, Baiq Nila Ulfaini, menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk mengkoordinasikan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 yang diberikan Pemkab kepada Bawaslu. Selain itu, ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kami telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran serta revisi yang diperlukan, sesuai hasil tinjauan Inspektorat Bawaslu RI,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu Padang Pariaman juga mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat, yang membantu memberikan masukan mengenai efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan dana.
Tidak hanya itu, Bawaslu Padang Pariaman juga menerima masukan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman, yang juga tergabung dalam TAPD. Hal ini dinilai krusial agar anggaran yang digunakan tepat guna dan sesuai dengan peruntukannya.
Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melaporkan perkembangan program yang telah dilaksanakan, sambil melakukan penyesuaian terhadap program baru yang belum diakomodir.
Nila menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan Pemkab Padang Pariaman dalam rapat koordinasi ini, agar pengawasan Pilkada 2024 dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, dukungan anggaran yang akuntabel dan sesuai regulasi merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas pengawasan.
“Rapat ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan Pilkada 2024, terutama terkait pemanfaatan dana hibah Pilkada 2024 secara transparan dan akuntabel. Kami akan terus menyesuaikan program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai harapan, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Kami terus melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.
Sumber: harianhaluan.id