RESPONRADIO.COM PADANG│SUMATERA BARAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pengujian kontijensi bencana tsunami seiring dengan perubahan sejumlah data dan kondisi daerah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Fajar Sukma di sela Simulasi Table Top Exercise (TTX) Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Padang, Senin 19/11/2024.
“Perlu kita kaji kembali, apakah sistem kontijensi bencana tsunami yang sudah kita siapkan pada 2018 masih relevan. Untuk itu, kita bahas bersama karena bahaya megathrust masih mengancam,” katanya.
Ia menyebut rencana kontijensi adalah strategi yang dirancang untuk menghadapi bencana tsunami dengan pertimbangan jika bencana tersebut benar-benar terjadi.
“Ada dua dokumen yang diuji pada kegiatan ini. Pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing lembaga ketika menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Karena, setiap lembaga memiliki SOP masing-masing,” katanya.
Kemudian, ia mengatakan mengkaji rencana kontijensi bencana gempa bumi dan tsunami yang sudah disusun pada 2018 untuk mengetahui perlu adanya pembaharuan.
“Sekarang lah waktunya kita mengkaji kembali, menyamakan persepsi. Sehingga, apa yang kita kerjakan nantinya benar-benar sesuai dengan rencana,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa semua rencana itu nantinya juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing instansi dalam menghadapi bencana. Dengan adanya rencana kontijensi akan jelas, siapa mengerjakan apa, dan tanggungjawab masing-masing.
Hal tersebut juga salah satu fungsi TTX. Mengoptimalisasi aparatur penanggulangan bencana untuk lebih memahami tugas pokok masing-masing. Tidak ada over lap, terjadi koordinasi yang baik antar-instansi.
Tugas fungsi itu nantinya juga berlaku bagi tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yang rawan bencana tsunami, yakni Kota Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Mentawai.
Adapun yang turut mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 96 orang yang terdiri atas berbagai unsur, seperti TNI, Polri, BPBD Kabupaten Kota, BNPB, KAI, Perumda AM, BMCKTR, Perkimtan, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sumber : www.antaranews.com