RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ia menekankan bahwa setiap penyelenggara negara harus menjalankan amanah dengan penuh integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat memberikan arahan dalam kegiatan silaturahmi bersama unsur Forkopimda Regional Jawa-Bali yang digelar di Yogyakarta, Kamis (4/6). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya kekompakan dan sinergi antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Djamari, Presiden Prabowo menjadikan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum sebagai prioritas utama pemerintahan. Karena itu, tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti terlibat korupsi, termasuk pihak yang memiliki kedekatan dengan Presiden. Ia menegaskan seluruh pejabat negara harus menjaga kepercayaan publik dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Selain persoalan korupsi, Djamari juga mengingatkan ancaman yang muncul di ruang digital. Ia menilai penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian dapat memicu perpecahan sehingga memerlukan pengawasan dan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, ruang digital harus menjadi perhatian bersama agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan.
Lebih lanjut, Djamari menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial melalui koordinasi yang kuat antaranggota Forkopimda. Ia mengajak para pejabat, aparat, dan kepala daerah untuk menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena mereka merupakan pelayan masyarakat yang harus menjadi teladan bagi rakyat.
Dalam acara yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertemuan Forkopimda secara regional bertujuan mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menilai kawasan Jawa-Bali memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga stabilitas politik dan keamanan harus terus dijaga.
Tito menambahkan bahwa daerah yang mampu mempertahankan situasi aman dan kondusif akan memiliki peluang lebih besar dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, peran Forkopimda perlu dioptimalkan untuk mendeteksi potensi konflik, memperkuat pengawasan pemerintahan, dan mencegah praktik korupsi. Ia juga mendorong pemanfaatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna menjaga keharmonisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk atau lebih dari separuh total populasi Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan, karena bonus demografi hanya akan memberikan manfaat maksimal jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tersedianya lapangan kerja yang memadai. Oleh sebab itu, data yang akurat menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif.