RESPONRADIO.COM PADANG│PASAMAN BARAT — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama tujuh hari mulai 16 sampai 22 Desember 2025 karena masih ada sejumlah daerah yang butuh penanganan serius.
Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Selasa, mengatakan perpanjangan tanggap darurat itu dilakukan usai dibahas secara bersama terkait penanganan daerah yang mengalami banjir dan longsor.
Menurutnya ada empat daerah lagi yang butuh penanganan serius yakni Maligi Kecamatan Sasak, Nagari Katiagan Kecamatan Kinali, Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau dan daerah di Kecamatan Ranah Batahan.
“Secara umum daerah yang terdampak bencana sudah bisa disalurkan bantuan logistik, tetapi perlu penanganan serius jalan menuju lokasi itu,” katanya.
Pihak terkait terus bekerja keras dalam memulihkan akses transportasi ke wilayah itu demi mempercepat penyaluran berbagai kebutuhan logistik bagi masyarakat.
“Saat ini di empat lokasi itu akses transportasi masih terbatas. Pembenahan dan pembersihan material banjir dan longsor terus dilakukan,” katanya.
Menurut penjelasannya, salah satu langkah penanganan yang dilakukan adalah membangun jembatan darurat bersama TNI AD di Sikabau untuk mengatasi putusnya akses jalan akibat banjir. Karena fasilitas tersebut kini sudah dapat digunakan, proses pendistribusian logistik akan segera dioptimalkan.
Kemudian pembersihan material longsor jalan menuju Talamau tepatnya di daerah Pasanggiang Talu karena jalan saat ini masih berlumpur dan hanya bisa dilalui kendaraan gardan dua.
Lalu masih dilakukan pendistribusian logistik ke daerah terbatas transportasi dan daerah jauh seperti ke Katiagan Kinali dan Maligi Sasak.
Dia menjelaskan akibat bencana di Pasaman Barat dari data terakhir saat ini meninggal dunia sebanyak lima orang, tiga orang hilang, lima orang luka dan 352 orang mengungsi di tempat rumah kerabat.
Lalu 18 unit rumah rusak berat, 16 unit rumah rusak sedang, 38 unit rumah rusak ringan, 11 unit rumah hanyut, 3 fasilitas kesehatan rusak, 30 tempat ibadah terdampak dan 1 kantor rusak.
Kemudian 1.904 meter irigasi rusak, 15 bendungan rusak, 14 jembatan rusak, 4.341 meter jalan rusak, 915,5 hektare lahan pertanian terdampak dan 12.071, 5 lahan perkebunan terdampak.
“Untuk warga yang rumahnya rusak dan hanyut pihaknya telah mengusulkan ke BNPB melalui Provinsi Sumbar agar membantu dana tunggu hunian sambil menunggu hunian sementara dan hunian tetap.