RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons serangkaian demo dan kerusuhan yang bergulir dalam beberapa hari terakhir di kota-kota, Indonesia. Dalam pidatonya di Istana, Minggu sore (31/8) Prabowo memastikan pemerintah akan mendengar, merespons aspirasi rakyat secara bijak dan terbuka.
Presiden juga menyatakan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial yang memicu protes termasuk besaran tunjangan anggota dan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung terkait sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan dari anggota dewan, seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).
Ia menuturkan telah menerima ihwal penonaktifan sejumlah keempat anggota DPR RI tersebut.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” jelasnya.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya di DPR RI,” tegas Presiden Prabowo.
Adapun anggota DPR yang dimaksud yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan oleh Partai NasDem dari anggota DPR RI.
Keduanya dinilai telah “mencederai perasaan rakyat” dengan pernyataan yang diutarakan dua politikus tersebut sehubungan kenaikan tunjangan DPR.
Anggota DPR lainnya yaitu Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya yang dinonaktifkan PAN dari anggota DPR RI.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo menyatakan akan meminta pimpinan DPR untuk segera mengundang berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, dan tokoh-tokoh dari kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” imbuhnya.
Kepala Negara sebelumnya mengumpulkan ketua umum partai politik hingga pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka.
Presiden berusia 73 tahun itu juga meminta kementerian dan lembaga menerima perwakilan rakyat yang hendak menyampaikan kritik dan aspirasi.
Ia menegaskan pemerintah akan mendengar aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan damai dan sesuai aturan.
Tim Redaktur: Respon Radio
Sumber: Dari Berbagai Sumber.