RESPONRADIO.COM PADANG│SOLOK — Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menyatakan dukungannya terhadap upaya pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satgas Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi, peningkatan pengawasan di lapangan, pemanfaatan teknologi untuk memantau distribusi, hingga upaya menjaga ketersediaan pasokan energi di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Jon Firman Pandu berharap kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait dapat memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Solok akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi guna menjaga kelancaran distribusi serta mengantisipasi potensi kendala yang dapat memengaruhi ketersediaan energi di daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta komitmen bersama dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan serta pengendalian distribusi JBT dan JBKP di Sumatera Barat. Dengan demikian, penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.