RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dinilai mulai kembali menerapkan langkah agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Meski demikian, kebijakan tersebut dianggap belum akan optimal tanpa adanya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Pada Kamis (28/5), nilai tukar rupiah tercatat melemah 54 poin menjadi Rp17.855 per dolar Amerika Serikat (AS).
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan yang ditempuh BI saat ini lebih progresif dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut keputusan menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi langkah penting guna memulihkan kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas rupiah.
Menurut Fakhrul, BI mulai kembali menerapkan pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti yang pernah dilakukan pada 2018. Ia menilai strategi tersebut menunjukkan respons cepat bank sentral dalam menghadapi tekanan pasar global yang terus meningkat.
Fakhrul mengatakan langkah tersebut penting agar pasar melihat keseriusan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta inflasi dalam jangka menengah.
Menurutnya, kestabilan kurs rupiah memiliki peran yang sama penting dengan pengendalian inflasi. Ia menilai pelemahan rupiah yang berlangsung terlalu lama tanpa adanya pijakan kebijakan yang kuat berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.
“Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,” ujar Fakhrul.
Ia menegaskan tekanan terhadap rupiah saat ini tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Bank Indonesia. Menurutnya, diperlukan kombinasi kebijakan yang seimbang antara kebijakan moneter dan fiskal agar tekanan di pasar keuangan bisa lebih terkendali.
Fakhrul menilai pengetatan kebijakan moneter oleh BI tidak akan cukup efektif apabila arah kebijakan fiskal serta komunikasi pemerintah belum berjalan selaras. Kondisi tersebut dinilai tetap dapat memicu tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah.
Ia mengatakan pasar menginginkan adanya keselarasan arah kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter dianggap menjadi faktor penting di tengah meningkatnya kompleksitas tekanan ekonomi global.
Menurut Fakhrul, pelaku pasar juga berharap adanya pembagian beban kebijakan yang lebih seimbang sehingga tekanan tidak hanya ditanggung oleh rupiah dan Bank Indonesia semata.
Selain itu, ia menyoroti munculnya sejumlah komunikasi kebijakan yang dinilai mendadak di tengah sentimen pasar yang sedang negatif, sehingga turut memperbesar ketidakpastian di pasar keuangan.
Fakhrul menilai perekonomian global kini memasuki era baru dengan tantangan berupa inflasi struktural yang lebih tinggi, kenaikan biaya energi, fragmentasi geopolitik, hingga rantai pasok global yang semakin rumit. Karena itu, Indonesia dinilai perlu mulai menyesuaikan arah kebijakan fiskal agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dunia.
Menurutnya, pasar membutuhkan peta jalan penyesuaian kebijakan yang jelas serta memiliki kredibilitas kuat untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.