SUMATERA BARAT – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) melaksanakan pengukuhan untuk 16 nagari dan kelurahan sebagai binaan sadar hukum 2023 di Padang pada Senin. Kepala Kemenkumham Sumbar, Haris Sukmto, menyatakan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat.
Sebanyak 16 nagari dan kelurahan yang dikukuhkan berasal dari enam kabupaten dan satu kota di provinsi Sumbar. Adalah Nagari Pauh, Durian Tinggi, dan Ladang Panjang dari Kabupaten Pasaman, serta Balimbing, Batu Taba, Situmbuk, dan Cubadak dari Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, Nagari Limau Gadang Limpo dan Lumpo dari Pesisir Selatan, Sungai Duo dan Koto Besar dari Dharmasraya, dan Kapuang Galapuang, Toboh Ulakan, dan Sungai Buluh dari Padang Pariaman. Terakhir, Nagari Palaluar dari Sijunjung, dan Kelurahan Limau Manis Selatan sebagai satu-satunya perwakilan dari Kota Padang.
Haris Sukmto menjelaskan bahwa pengukuhan nagari, desa, atau kelurahan sebagai binaan sadar hukum didasarkan pada nilai indeks sadar hukum yang telah dipenuhi oleh masing-masing nagari, desa, atau kelurahan. Nilai tersebut mencakup empat dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta dimensi demokrasi dan regulasi.
Pengukuhan ini bertujuan untuk memberikan legalitas resmi kepada nagari bersangkutan. Harapannya, dengan predikat binaan sadar hukum, setiap nagari atau kelurahan dapat menjadi ujung tombak dalam upaya bersama untuk memperkuat hukum di daerah. Selain itu, predikat ini diharapkan dapat menjadi jaminan bagi pihak luar untuk datang atau berinvestasi di keenam belas nagari dan kelurahan yang telah dikukuhkan.
Data statistik pada 2022 mencatat bahwa jumlah nagari atau kelurahan di Sumbar sebanyak 1.265 yang tersebar di 19 kabupaten atau kota. Sedangkan jumlah nagari atau kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan sejak 1997 hingga 2023 mencapai 149.
Kegiatan pengukuhan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi, Kepala Biro Hukum Setda Sumbar, belasan wali nagari atau lurah, serta camat yang menerima predikat binaan sadar hukum 2023.(*)