RESPONRADIO.COM | SUMATRA BARAT – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan bahwa inovasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Inovasi harus menghadirkan kemudahan pelayanan, biaya yang lebih irit, dan menghadirkan kebaikan untuk masyarakat. Kita diminta untuk berinovasi. Namun inovasi yang baik itu harus diawali dengan adanya niat yang baik, sehingga inovasi kita tidak asal-asalan,” ungkapnya di Padang, Selasa (16/7/2024).
Hal ini disampaikan saat memberikan instruksi pada Rapat Evaluasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengukuran Penilaian Inovasi Daerah tahun 2024 di Padang.
Mahyeldi menekankan bahwa inovasi harus dapat menyelesaikan masalah, bukan memperumitnya dan menimbulkan kerumitan baru bagi orang-orang yang menerima layanan pemerintahan.
“Oleh karena itu ketepatan waktu dalam menerapkan inovasi juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Dia menyatakan bahwa seluruh pejabat eselon III di Pemprov Sumbar harus memiliki minimal satu inovasi yang matang setiap tahunnya.
Selain itu, perlu diingat bahwa meskipun indeks inovasi Sumbar meningkat setiap tahun, peringkat tidak meningkat dengan cepat karena di saat yang sama, daerah lain mungkin memiliki peringkat yang lebih baik daripada Sumbar.
“Tahun 2021 indeks inovasi daerah kita meraih skor 61,13 dan menempati peringkat 6 nasional, lalu pada tahun 2022 meraih skor 70,49 dan tetap pada peringkat 6 nasional. Sementara tahun 2024 skor meningkat lagi 71,99 dan menempati peringkat 5 nasional,” katanya.
Selain itu, Mahyeldi menekankan bahwa OPD harus memasukkan inovasi ke dalam program mereka dan tidak boleh menurun. Selain itu, kematangan inovasi harus diperhatikan secara konsisten.
“Terkait penginputan ini, jangan lambat, jangan lambat-lambat, jangan memperlambat, dan jangan menghambat. Ini agar diterapkan di seluruh OPD,” tekannya.
Sumber: sumbar.antaranews.com