RESPONRADIO.COM PADANG│TAHERAN — Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menyatakan bahwa pelayaran di Selat Hormuz harus mengikuti aturan yang ditetapkan Iran setelah konflik dengan Amerika Serikat berakhir.
Ia menegaskan bahwa aktivitas pelayaran di selat tersebut nantinya akan diatur sesuai ketentuan Iran, sebagaimana disampaikan pada Selasa (28/4) dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita Tasnim News Agency.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan menteri pertahanan Organisasi Kerja Sama Shanghai yang berlangsung di Bishkek, Kirgistan.
Talaei-Nik menjelaskan bahwa aturan transit akan diberlakukan bagi kapal komersial, yang diwajibkan mematuhi protokol guna memastikan tidak adanya ancaman terhadap keamanan Iran.
Selain itu, Iran juga berencana menyusun skema navigasi di Selat Hormuz bersama Oman, yang menguasai sisi selatan selat tersebut, serta mempertimbangkan penerapan pungutan bagi kapal-kapal yang melintas.
Anggota parlemen Iran telah mengajukan inisiatif legislasi terkait rencana tersebut, sementara bank sentral dilaporkan membuka empat rekening dalam mata uang rial, yuan, dolar, dan euro untuk menampung biaya transit.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.
AS dan Iran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada awal April, yang dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan berarti.
Di tengah kebuntuan tersebut, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.