NASIONAL – Dalam keterangan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada hari Selasa (13/2), Amerika menyatakan dukungannya terhadap pemilihan umum di Indonesia. Kirby menyampaikan keinginan untuk Menatap Pemilu 2024 yang bebas dan adil. Di mana aspirasi dan suara masyarakat Indonesia menjadi sangat penting.
Menurut Kirby, demokrasi di Indonesia dianggap sebagai demokrasi yang dinamis. Dan pihak Amerika berharap melihat partisipasi warga dalam menentukan pilihan mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga suara mereka dapat didengar dengan jelas.
Pemilu tahun 2024 di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan terumit di dunia. Melibatkan lebih dari 205 juta warga yang akan memberikan suara. Selain karena jumlah pemilih yang besar, pemilu ini juga kompleks karena melibatkan pemilihan presiden dan anggota badan legislatif dalam satu hari.
Menatap Pemilu 2024: Dukungan Amerika terhadap Proses Demokrasi di Indonesia
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing untuk meraih suara terbanyak adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih. Dengan pemilih di dalam negeri sebanyak 203.056.748 dan pemilih di luar negeri sebanyak 1.750.474. Pemilih di dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, dan 820.161 TPS.
Baca Juga : Dirty Vote: Membongkar Intrik Pemilu 2024 dalam Lensa Hukum dan Patriotisme
John Kirby juga menyoroti “kemitraan strategis komprehensif” antara Amerika dan Indonesia. Menurutnya, Amerika memiliki kemitraan yang mendalam dengan Indonesia dan berharap dapat terus meningkatkan hubungan bilateral tersebut.
Pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo pada 13 November 2023 di Gedung Putih menandai peningkatan hubungan kerja sama bilateral dan persahabatan antar kedua negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia. Keduanya berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam berbagai isu bersama. Termasuk tata kelola pemerintahan yang baik, pluralisme, hak asasi manusia, aturan hukum, kedaulatan, pembangunan berkelanjutan, dan integritas wilayah.(*)