NASIONAL – Film dokumenter “Dirty Vote,” yang melibatkan kolaborasi tiga pakar hukum tata negara terkemuka – Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari – bersama sutradara Dandhy Dwi Laksono, menghadirkan pandangan mendalam tentang dinamika Pemilu 2024. Dengan resmi dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang pemilu, film ini menjadi suatu bentuk upaya untuk mendalami pemahaman publik terhadap proses demokrasi.
Dalam “Dirty Vote,” para pakar hukum tata negara mengulas penggunaan berbagai instrumen kekuasaan yang diarahkan untuk memenangkan pemilu, meskipun terkadang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mereka menggambarkan bagaimana penguasa menggunakan kekuatan dan infrastruktur untuk mempertahankan status quo, didukung oleh fakta dan data yang akurat serta analisis hukum tata negara yang mendalam.
Baca Juga : Tradisi Tahun Baru Imlek: Makna Bagi Angpao & Kue Keranjang
Bivitri Susanti menegaskan bahwa “Dirty Vote” bukan hanya sekadar rekaman hasil pemilu, melainkan sebuah catatan sejarah yang mencerminkan kerusakan demokrasi di Indonesia. Film ini menyoroti proses pemilu itu sendiri, menekankan pentingnya pemilu yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, sambil memperingatkan bahaya nepotisme dalam pemerintahan.
Feri Amsari menambahkan dimensi patriotisme dalam “Dirty Vote.” Menurutnya, esensi pemilu adalah ekspresi cinta terhadap tanah air. Kecurangan dalam pemilu dianggap sebagai merusak fondasi bangsa. Film ini secara tegas mengkritik pemerintahan yang lupa akan batasan kekuasaannya, mengingatkan bahwa kekuasaan tidak abadi.
Dirty Vote: Membongkar Intrik Pemilu 2024 dalam Lensa Hukum dan Patriotisme
“Dirty Vote” menjadi kelanjutan dari serangkaian dokumenter kritis terhadap dinamika politik Indonesia. Seperti “Ketujuh” (2014), “Jakarta Unfair” (2017), dan “Sexy Killers” (2019), semuanya disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Setiap filmnya berhasil membangkitkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting di masyarakat.
Dandhy berharap “Dirty Vote” dapat menjadi alat refleksi bagi masyarakat di masa tenang pemilu. Mengedukasi publik melalui diskusi dan forum yang diselenggarakan menjelang hari pemungutan suara.
Baca Juga : Tahun Baru Imlek 2024, #responkitobasamo di 93.0 ResponFM
Film ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai organisasi masyarakat sipil, diproduseri oleh Joni Aswira dari SIEJ. Biaya produksinya terkumpul melalui crowdfunding dan sumbangan dari individu serta lembaga. Menandai upaya kolektif dalam pembuatan film yang diharapkan membawa perubahan positif dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Lebih dari 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ikut serta dalam proyek kolaborasi ini, bersatu padu untuk mendukung keberhasilan “Dirty Vote.” Film ini bukan hanya sekadar karya seni, melainkan suara kolektif yang diharapkan dapat memotivasi perubahan positif dalam sistem demokrasi Indonesia.(*)