RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, memutuskan untuk menunda pembelian mobil dinas baru bagi kepala daerah yang baru dilantik demi efisiensi anggaran serta kendaraan sebelumnya masih dalam kondisi layak pakai.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Jumat (14/03/2025).
“Saya bersama Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman (Rahmat Hidayat) telah mempertimbangkan dengan matang untuk memutuskan penundaan pengadaan mobil dinas baru,” ungkapnya.
Ia mengatakan keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang terbatas, seiring dengan penerapan efisiensi anggaran sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan fokus pada pelaksanaan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dapat digunakan untuk menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Adapun program prioritas yang ia maksud diantaranya pembangunan atau perbaikan infrastruktur prioritas, peningkatan pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Padang Pariaman dan jajaran pemerintah daerah akan terus berusaha menjaga stabilitas keuangan daerah, memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
Baginya, keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Padang Pariaman yang dipimpin oleh John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat, untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia mengatakan bahwa Sebagai upaya mendukung pemerintahan, ia bersama Wabup Padang Pariaman akan memaksimalkan penggunaan mobil dinas yang pernah digunakan oleh kepala daerah sebelumnya.
Ia berharap dengan keputusan tersebut maka pembangunan Padang Pariaman, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang sempat terganggu akibat efisiensi anggaran dapat direalisasikan.
Sumber : sumbar.antaranews.com