RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Imparsial mendesak pemberlakuan moratorium terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) agar tidak dilanjutkan melalui peradilan militer hingga revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diselesaikan. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyampaikan desakan tersebut pada Jumat (16/10), sebagai upaya mencegah proses hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hussein...
Berita Terkini:
OJK: Sektor Keuangan Sumatera Barat Tetap Kokoh, Ekonomi Tumbuh 4,69 Persen
Porprov VII Banten Resmi Dibuka, 6.644 Atlet Bersaing di 60 Cabang Olahraga
Pemerintah Didesak Batalkan Rencana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon
Warga terseret banjir di Simpang Empat ditemukan meninggal dunia
BMKG: Waspasa dua siklon tropis pemicu gelombang tinggi hingga 4 meter
Bupati John Kenedy Azis Dorong Pengelolaan Keuangan BLUD Lebih Transparan melalui Digitalisasi
Turnamen Bulu Tangkis HUT ke-55 Korpri Pererat Sinergi ASN
Truk tabrak antrean kendaraan di jalan raya Fujairah UAE, 14 tewas
BMKG: kota Padang diprakirakan hujan ringan pada Jumat
Libatkan 180 Peserta, Pemkab Padang Pariaman Perkuat Digitalisasi Adminduk hingga Nagari
Marwan/Aisyah Terhenti di Babak 32 Besar Kumamoto Masters 2026
Indonesia Week 2026 di Moskow: Mempererat Hubungan Melalui Seni dan Sastra
Penataan pusat Kota Bukittinggi, pemasangan Conblock ditarget Desember
MPR tindak lanjuti surat pengunduran diri Gibran
Kumpulkan Pejabat Kemhan, Sjafrie Beri Peringatan Keras Soal Judi Online dan Narkoba
Kecelakaan Beruntun 70 Kendaraan di Bulgaria, 12 Orang Tewas
Kumamoto Masters 2026: Ubed Singkirkan Brian Yang Lewat Duel Tiga Gim
Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Perjalanan KA, KAI Divre II Sumbar Laksanakan Ramp Check Kelengkapan SPM Jelang Angkutan Nataru 2026/2027
Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas yang Diduga Lakukan Aktivitas Keuangan Ilegal
Tag: Mahkamah Konstitusi
MK Bacakan Putusan Gugatan Anggaran Program MBG Hari Ini
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan mengucapkan putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang mempermasalahkan penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pos anggaran pendidikan pada Kamis (30/7). Perkara tersebut termasuk dalam 20 permohonan pengujian undang-undang yang akan diputus pada hari yang sama. Berdasarkan informasi di laman resmi MK, sidang pembacaan putusan...
Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Uji Materiil KUHP Baru: Dari Pasal Penghinaan Presiden hingga Perzinaan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Senin (18/5). Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan keterangan para ahli terkait enam permohonan uji materi yang diajukan sejumlah elemen masyarakat. Enam perkara itu menyoroti sejumlah pasal penting dalam KUHP Baru, di antaranya mengenai...
Sebelas Kepala Daerah Ajukan Judicial Review Pasal-Pasal Kontroversial UU Pilkada
SUMATERA BARAT – Sebelas kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Bukittinggi, dan sejumlah kepala daerah lainnya, telah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan ini dilakukan dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut dapat merugikan para kepala daerah dengan memangkas masa jabatan secara...




