RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan mengucapkan putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang mempermasalahkan penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pos anggaran pendidikan pada Kamis (30/7). Perkara tersebut termasuk dalam 20 permohonan pengujian undang-undang yang akan diputus pada hari yang sama. Berdasarkan informasi di laman resmi MK, sidang pembacaan putusan...
Berita Terkini:
Perkuat Pelaku Fesyen Padang Panjang, Kemenekraf Gelar Workshop Ready to Wear
Putra Tri Ramadani dan Alma Ariela Juara Mini Kompetisi Pelatnas Panjat Tebing 2026
Hadapi Gelombang Panas, Seoul Siapkan Koridor Pejalan Kaki Bebas Sengatan Matahari
Gangguan KRL, Trans-Jakarta Tambah Armada Pada Rute yang Terdampak
Menkomdigi serukan semangat merdeka diwujudkan layani masyarakat
KOPI PAGI, Inovasi Diskominfo Padang Pariaman Hadirkan Informasi Publik yang Cepat dan Akurat
Indonesia Dorong Adaptasi Iklim dan Kearifan Lokal dalam Pertemuan BRICS
Kemenkes Siapkan RS Lapangan di Ruteng, NTT Dilengkapi Ruang Operasi
Lebih Dekatkan Pemerintah dengan Masyarakat, Pemkot Padang Panjang Luncurkan PAPAGO
Timnas Futsal Indonesia ditaklukkan Palma 1-6
Peringati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Paskibraka Padang Pariaman Sukses Kibarkan Sang Merah Putih
BMKG kerahkan tim survei dan uji makroseismik pascagempa M7,7 di NTT
Pawai Alegoris HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Ke-81 di Bukittinggi meriah
Jadwal Wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2026: Jonatan Christie Buka Perjuangan
ISS Rekam Asap Kebakaran Hutan Selimuti Gunung Berapi Pasifik Barat Laut
BMKG: 76 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Waspada Kekeringan dan Karhutla
Rehab Bendung DI Ampek Jirek, JKA-Rahmat Pastikan Pembangunan Kebutuhan Dasar Masyarakat Tetap Berjalan
PLN Pastikan Listrik Andal, Sidang Paripurna HUT ke-357 Kota Padang Berjalan Lancar
Ancaman Berantai Cuaca Ekstrem Global
Tag: Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Uji Materiil KUHP Baru: Dari Pasal Penghinaan Presiden hingga Perzinaan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Senin (18/5). Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan keterangan para ahli terkait enam permohonan uji materi yang diajukan sejumlah elemen masyarakat. Enam perkara itu menyoroti sejumlah pasal penting dalam KUHP Baru, di antaranya mengenai...
Sebelas Kepala Daerah Ajukan Judicial Review Pasal-Pasal Kontroversial UU Pilkada
SUMATERA BARAT – Sebelas kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Bukittinggi, dan sejumlah kepala daerah lainnya, telah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan ini dilakukan dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut dapat merugikan para kepala daerah dengan memangkas masa jabatan secara...



