RESPONRADIO.COM PADANG | PADANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari. Langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah...
Berita Terkini:
Tanah Longsor dan Hujan Deras Terjang Gunung Fuji di Hari Terakhir Musim Pendakian
Atlet Esport Indonesia Targetkan Medali di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya
Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Diperluas hingga Perairan Lampung
Pemkab Dharmasraya berlakukan pembelajaran daring akibat kabut asap
Sarjito Resmi Dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK
Tim SAR perluas pencarian pewarta ANTARA hilang di Krakatau
Pemkot Padang terapkan pembelajaran daring bagi pelajar SD dan SMP
Inggris Sanksi Pemukiman Ilegal di Tepi Barat, Hubungan Diplomatik dengan Israel Memanas
Aldila Sutjiadi terhenti di perempat final ganda US Open
Prakiraan Cuaca Rabu, 9 September 2026: Aceh hingga Sumatra Barat Hujan Lebat
Penerbangan rute Padang-Jakarta di BIM sudah kembali beroperasi
Hari ini, kota Padang berpotensi asap atau kabut
Indonesia’s Horse Racing Bawa Pacuan Kuda Indonesia Menuju Panggung Dunia
12 Titik Kebakaran Landa Kabupaten Bogor, TPA Galuga Belum Padam
Waspada Kekeringan! Waduk Terbesar New Mexico Surut ke Titik Terendah dalam 55 Tahun
Kemenkes Pastikan Stok Masker di Distibutor dan Produsen Aman
IDAI beri rekomendasi pencegahan dampak abu vulkanik pada anak
Pertamina sanksi SPBU yang langgar penyaluran BBM subsidi di Sumbar
BNPB siapkan OMC untuk luruhkan abu erupsi Anak Krakatau
Home » OJKSumbar
Tag: OJKSumbar
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Suliki Gunung Mas, Nasabah Diminta Tetap Tenang
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tertanggal 7 Januari 2026. Langkah ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan...


