RESPONRADIO.COM PADANG│EROPA — Lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia di 15 negara Eropa akan menggelar aksi protes pada 6–7 November 2026. Melalui gerakan Stop Dirty Data Centres, mereka mendesak pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan pusat data berskala besar hingga aturan pengawasan dan dampaknya terhadap masyarakat diperjelas.
Penolakan tersebut dipicu kekhawatiran terhadap tingginya konsumsi energi dan air, penggunaan lahan, serta dampak lingkungan dari operasional pusat data. Warga juga mengeluhkan polusi udara, kebisingan mesin, lalu lintas kendaraan konstruksi, hingga potensi kenaikan biaya listrik. Aksi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi, petisi, pertemuan publik, hingga kegiatan komunitas.
Gelombang protes berlangsung di tengah meningkatnya investasi pembangunan pusat data di Eropa untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI). Berdasarkan data PwC Global Data Centre Outlook 2026–2050, investasi tahunan sektor tersebut meningkat dari 12 miliar euro pada 2020 menjadi sekitar 25–26 miliar euro pada 2026, dengan total belanja diperkirakan mencapai 176 miliar euro selama periode 2026–2031.